Surabaya, Sonora.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peran para penyuluh Keluarga Berencana (KB) atau petugas lapangan kepada masyarakat khususnya pada akseptor KB.
Selain sebagai koselor, Gubernur mengatakan bahwa penyuluh KB memiliki tugas yang multi fungsi. Hal itu dikatakan saat ia memberikan sambutan pada acara 'Temu Bareng Penyuluh KB Provinsi Jawa Timur' yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur di Hotel Luminor Sidoarjo, Rabu (30/09/2020).
"Para penyuluh KB memang tugasnya multi, multi, multi fungsi. Termasuk konsultasi apa saja, tanya hari anaknya mau sunat hingga hari mau pindahan rumah," kata Khofifah, yang disambut tawa dan tepuk tangan para penyuluh KB.
Baca Juga: Angka DO KB Jatim Naik Hampir 9 Persen Selama Pandemi, Teguh: Masih di Bawah Toleransi
Gubernur mengatakan, tenaga penyuluh KB ini memiliki kemampuan konseling ditengah persoalan sekarang yang multi komplek.
"Konselor yang memiliki skill luar biasa. Munculnya anak-anak yang terlalu lama addict (kecanduan) dengan gadget ternyata secara psiko-sosial berpengaruh sampai kearah potensi psikotik. Jadi, kanselor-konselor penyuluh KB itu sebetulnya sangat advance, cuma sering kurang tereksplor. Kita sangat butuh banyak konselor, untuk program-program yang mungkin sulit dicari jalan keluar," tegas Khofifah.
Selain itu, ia juga menyampaikan tentang pembangunan keluarga sejahtera yang menjadi satu kesatuan dalam proses pengendalian kelahiran. Khofifah menyampaikan bahwa KB adalah mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran.
Baca Juga: Kampung Baiman Jadi Keberhasilan Pembangunan di Tengah Pandemi
"Proses pengaturan juga terbangun dengan menjaga usia perkawinan. Terutama pada pernikahan usia dini dengan jumlah anak terlahir," ujar Khofifah.
Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, ia menyebut tugas para penyuluh KB menjadi sangat penting untuk bisa melakukan sinergitas dengan satuan tugas (satgas) masing-masing kab/kota.
"Misalnya ada satu daerah yang lock down selama enam bulan. Maka kira-kira ada 47 juta perempuan yang pendapatannya turun dan sangat mungkin akses ke kontrasepsi modern menjadi terhalang," urainya.
Baca Juga: Kunjungan ke Kebun Klengkeng, Gubernur Jatim Panen dan Petik Perdana
Khofifah juga mengatakan tentang potensi dampak Covid-19 terhadap kesehatan ibu. Ia menyebut bahwa Jawa Timur memiliki 383 rumah sakit yang terintegrasi untuk memberikan layanan. Mulai kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita.
"Apalagi unwanted pregnancy (kehamilan yang tidak diinginkan) PR kita semua, kalau dulu ada kasus perkosaan," jelasnya. Termasuk tentang pernikahan usia dini.
"Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung mengalami proses kultur untuk nikah dini usia itu masih cenderung tinggi. Itu artinya, kemungkinan tingkat kesejahteraan mereka bukan meningkat. Posisi unskill labour pada beberapa titik di Jatim masih ada potensi," ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, Gubernur Jatim Tunjuk Enam PJS Bupati & Walikota
Gubernur Khofifah juga menceritakan beberapa kasus kejadian tentang pelayanan Rumah Sakit (RS) kepada ibu hamil dan menyusui ditengah pandemi Covid-19 yang perlu mendapat perhatian.
"Penumpukan pasien melahirkan dengan Covid positif di Soetomo. Ketika harus seksio (operasi sesar) dan harus dicek swab dan hasilnya positif. RS tempat dia periksa tidak memberikan referensi, tidak mau merujuk dan akhirnya kita bisa selesaikan. Komunikasi lebih dekat, kebutuhan untuk melayani denga cepat, sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso menyampaikan, meski dalam pandemi namun kebutuhan akseptor akan pelayanan KB masih cukup tinggi.
Baca Juga: Angka DO KB Jatim Naik Hampir 9 Persen Selama Pandemi, Teguh: Masih di Bawah Toleransi
"Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan KB selama pandemi Covid-19 sampai hari ini cukup tinggi. Terbukti pada saat membuka pelayanan dalam rangka sejuta aseptor secara nasional dan Jawa Timur dalam rangka hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni ditambah lagi dengan hari kontrasepsi sedunia yang dilaksanakan dari 18 Agustus hingga 26 September. Demand masyarakat cukup tinggi, bahkan Jatim mencapai target hingga 112 persen. Artinya, dalam rangka hari kontrasepsi sedunia dari target 45.386 tercapai 50.687 aseptor MKJP (Akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)," kata Teguh.
Dalam kegiatan Temu Bareng Penyuluh KB ini juga dilakukan melalui vidcon dengan sambutan, arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.
Sebanyak 2.000 penyuluh KB Jatim di 38 kab/kota juga mengikuti melalui virtual. Pada bagian akhir acara juga dilakukan penyerahan pemberian bantuan 40 ribu masker dari BPBD Provinsi Jatim kepada BKKBN Jatim untuk didistribusikan kepada masyarakat.