Banjarmasin, Sonora.ID – Ruas Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin sejak Selasa (06/10) pagi hingga siang, terlihat lengang dan hanya dihiasi lalu lalang kendaraan bermotor seperti biasa.

Tak ada terlihat kerumunan atau bahkan penjagaan ketat dari aparat kepolisian di area kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di jalan tersebut, sebagai tindak lanjut dari rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang kabarnya akan digelar kaum buruh hari ini.

Sebelumnya, kaum buruh dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa dan mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020, sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR RI kemarin, (05/10) sore.

Baca Juga: Pembahasan RUU Omnibus Law Akan Dilanjutkan, Komisi IV DPRD Kalsel: DPR RI Memaksakan Diri!

Bahkan Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua, Yoeyoen Indharto sempat berujar terkait jumlah massa yang turun dalam aksi unjuk rasa yang berkisar 1.000-1.500 orang, sebagai bentuk penolakan terhadap UU yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh.

Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan adanya aksi unjuk rasa yang akan digelar di depan Kantor DPRD Provinsi.

“Kami belum dapat suratnya, hanya mendapat info saja dari pihak kepolisian. Namun surat resmi bahwa akan ada demo tidak ada,” tuturnya.

Padahal biasanya, apabila ada aksi unjuk rasa, pihak yang menggelar aksi akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihaknya selain kepada kepolisian selaku pemberi izin.

Ijai, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa pemberitahuan aksi unjuk rasa yang masuk ke Sekretariat DPRD Provinsi hanya dari kalangan mahasiswa pada sore nanti.

“Itupun bukan di depan kantor kita, tapi terkonsentrasi di Gedung KNPI Kalsel,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan Smart FM, sejak tadi pagi memang tidak ada pengamanan ketat dari aparat kepolisian di area kantor DPRD Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Dukung Pasal-Pasal UU Cipta Kerja yang Pro Rakyat

Bahkan hingga berita ini diturunkan, aktivitas masyarakat yang melintas di ruas Jalan Lambung Mangkurat tak ada yang berbeda.

Di mana biasanya, ruas jalan akan ditutup oleh aparat kepolisian dengan kendaraan taktis apabila ada aksi unjuk rasa.

Seperti halnya ketika aksi unjuk rasa yang juga digelar oleh kaum buruh pada bulan Juli lalu, dengan tuntutan yang sama, yakni penolakan terhadap kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Law saat pandemi CoVID-19.