Semarang, Sonora.ID - Rabu, 7-10-2020 adalah hari di mana sejumlah mahasiswa dari berbagai elemen universitas melakukan aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Di mana yang sudah banyak kita ketahui bahwa isi dari UU tersebut adalah mencakup tentang hak-hak buruh yang direnggut.

Sebenarnya dalam Omnibus Law ini terdiri dari 3 pasal, di antaranya tentang ketenagakerjaan:

Bab IV tentang Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.

Baca Juga: Ganjar Dukung Langkah Buruh Gugatan Judicial Review UU Cipta Kerja

Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas.

Pasal 79 Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.

Selain itu, Pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.

Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Baca Juga: Protes Omnibus Law, Mahasiwa Demo Gedung DPRD Sulawesi Selatan

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagakerjaan.

Tujuh kebijakan itu, yakni upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui UU Cipta Kerja tersebut, antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pasal 88 Ayat (4) kemudian menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Nah, dari pasal yang terdaftar tersebut, hal yang paling menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah pasal tentang UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel Siap Turun ke Jalan

Pasal tersebut menyatakan banyaknya bahwa pekerja atau buruh Indonesia sangat dirugikan dengan peraturan itu, pasalnya diduga isi dari UU Cipta Kerja tersebut hanya menguntungkan investor dan tidak memikirkan nasib para buruh dan pekerja Indonesia.

Oleh sebab itu para mahasiswa dari wilayah Semarang dan sekitarnya turun aksi untuk menolak keras tentang UU Cipta Kerja tersebut. Beberapa daftar mahasiswa ada yang dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Diponegoro (Undip), UIN Walisongo, dan masih banyak beberapa universitas lainnya.