Padahal, negara seharusnya menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap mereka yang memberikan kritik, serta menghormati penuh hak asasi manusia, termasuk kepada oposisi.

“Bisa dilihat, ini sebagai upaya untuk mengintimidasi oposisi dan mereka yang mengkritik rezim yang sedang berkuasa,” sambungnya.

Dengan demikian, pihak Amnesty pun saat ini mendesak pemerintah yang berwenang untuk membebaskan pimpinan KAMI, tanpa syarat.

Baca Juga: Waspada! Inilah Daftar Sejumlah Wilayah Rawan Covid-19 yang Dirilis Jokowi

Pasalnya, menurut Usman, KAMI hanya mempraktikkan kebebasan berbicara yang dijamin oleh negara demokrasi seperti Indonesia.

“Sangat mengkhawatirkan bahwa ketiganya ditangkat dengan dugaan pelanggaran UU ITE,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa, Mabes Polri menyatakan bahwa ada delapan orang yang ditangkap yang diduga menyebarkan narasi bernada permusuhan dan SARA.

Hasil penyidik membuktikan bahwa kedelapan orang ini adalah anggota KAMI dan dijerat Pasal 45A ayat 2 UU ITE, serta Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan.

Baca Juga: 7 Hoaks yang Dibantah Presiden Jokowi Mengenai UU Cipta Kerja

TERKINI

40 Ucapan Hari Guru Nasional 2024 untuk Wali Kelas, Paling Menyentuh Hati

22 November 2024 14:00 WIB

Sinopsis 'Werewolves' Ketika Supermoon Merubah Manusia jadi Serigala

22 November 2024 13:55 WIB

3 Arti Mimpi Naik Kapal Laut yang Konon Menandakan Perbaikan Hidup

22 November 2024 13:40 WIB

Kode Redeem Capybara Go! 22 November 2024 Terbaru, Ini Cara Tukarnya

22 November 2024 13:15 WIB