Palembang, Sonora.ID - Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Namun, pandemi covid-19 masih terus berlangsung, dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang akan merayakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tersebut.

Hari ini, Kamis (15/10), para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan, membahas hal tersebut dalam sebuah diskusi publik bertajuk Efektivitas Pilkada Serentak di Tengah Pandemi, di Cafe Om Ndut Palembang, Jalan Bidar No. 12 Lorok Pakjo Palembang.

Diskusi publik, yang dimoderatori oleh Fatkurohman, atau akrab disapa Bung FK ini, menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten dan tepat.

Baca Juga: Wagub Sumsel Nilai Bidan Desa Berperan Penting dalam Penurunan Angka Stunting

Mereka adalah, Kabag Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumsel, Yuswari Kurniawan, S.H., M.H., Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Herfanto, Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-butar, Ketua IDI Sumsel dr. Rizal Sanif, Sp.OG(K). Sementara, Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, bergabung melalui zoom cloud meetings.

Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar-butar memiliki penilaian tersendiri atas upaya penanganan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini.

Menurut Bagindo, penanganan covid-19 harus dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang yang tepat.

Baca Juga: Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Pekerja dan Buruh Tak Ingin Generasi Muda Jadi Kuli Kontrak Seumur Hidup

"Seharusnya yang menangani adalah para ahli, bukan politisi, bukan birokrasi, yang macak-macak pinter itu," ujar mantan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FISIP UNSRI periode 2013 - 2017 tersebut.

Dikatakannya, bukan menjadi sesuatu yang aneh, saat di awal pandemi covid-19, penanganan yang dilakukan adalah penyemprotan di tubuh manusia dengan menggunakan cairan disinfektan.

"Bangunlah bilik-bilik dak keruan. Beli disinfektan berpick-up pick-up dak keruan," ungkapnya, saat menyampaikan materi di acara tersebut.

Ia meyakini, hal ini terjadi, karena penanganan covid-19 tidak dilakukan oleh para ahli, yaitu dokter dan petugas kesehatan yang lain.

Di Indonesia, lanjutnya, tsunami, banjir, dan gempa, adalah contoh bencana yang upaya penanganannya sudah dikuasai oleh pemerintah.

"Makanya, kembali pada awal, serahkan pada ahlinya," ujarnya.

Diskusi publik yang diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-4 pelitasumsel.com ini, dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan H. Bakhnir Rasyid, yang hadir mewakili Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumsel Firdaus Komar, menjadi pemantik diskusi pada acara tersebut.

Baca Juga: Desak AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Amnesty: Bisa Melanggar Hukum