Polisi Thailand menyatakan, respons mereka terhadap pemrotes pada Jumat proporsional dan sejalan dengan norma internasional.

Meskipun begitu,tiga pengunjuk rasa dan empat personel polisi terluka pada Jumat, menurut Pusat Medis Erawan, unit tanggap darurat di Bangkok.

Kelompok hak asasi manusia pun mengutuk tindakan Pemerintah Thailand tersebut.

“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh Pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, Direktur Asia Human Rights Watch.

Baca Juga: Cek Fakta: Isolasi Bersama 20 Selir, Raja Thailand Meninggal Dunia?

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Prayuth, yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014.

Dia menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dirinya merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.

Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.

Istana Kerajaan Thailand tidak mengomentari protes itu, tetapi Raja mengatakan, Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki. Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.

Baca Juga: Fakta-Fakta Tentara Penembak 26 Orang di Thailand, Sebelum Aksi Pelaku Sempat Update di Facebook

Rakyat Thailand beberapa waktu belakangan ini tampak secara terbuka menantang monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.

Hal ini dibuktikan lewat aksi unjuk rasa ribuan warga Thailand di Bangkok pada hari Minggu (20/9/2020) bulan lalu. Mereka mengajukan tuntutan dan seruan reformasi untuk mengekang kekuasaan Raja.