Sonora.ID – Thailand belakangan ini sedang dilanda aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Melansir dari Tribunnews yang mengutio dari Reuters, lebih dari 10.000 pengunjuk rasa Thailand bersatu dan meneriakkan yel-yel 'jatuh dengan kediktatoran' dan 'negara milik rakyat'.

Mereka berunjuk rasa di Bangkok pada hari Minggu (16/8/2020) dan sejauh ini merupakan aksi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak kudeta 2014.

Pada hari ini, Sabtu (17/10/2020), para pengunjuk rasa mengadakan demonstrasi kembali, meskipun ada tindakan keras oleh polisi selama lebih dari tiga bulan protes yang menargetkan monarki yang kuat serta pemerintah.

Baca Juga: Jadi yang Pertama di Asia Tenggara, Thailand Berpotensi Legalkan Pasangan Sejenis Tinggal Bersama

Aparat kepolisian di Thailand menggunakan water canon kepada para pengunjuk rasa pada hari Jumat (16/10/2020) kemarin.

Selain itu mereka juga menangkap lebih dari 50 orang, termasuk para pemimpin demo dalam seminggu terakhir ini.

"Kami mengutuk kekerasan apa pun terhadap rakyat," kata Gerakan Rakyat dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters. "Kami akan terus melakukan protes pada 17 Oktober," katanya.

Larangan unjuk rasa

Pada Kamis (15/10/2020), Pemerintah Thailand menyatakan larangan unjuk rasa yang telah menjadi tantangan terbesar selama bertahun-tahun bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta.

Baca Juga: Rumor Isolasi Diri Bersama 20 Selir di Jerman, Raja Thailand Dikecam

Unjuk rasa juga membawa kritik kepada Raja Maha Vajiralongkorn.

Setelah larangan demo, puluhan ribu orang menggelar aksi protes di Bangkok untuk menentang kebijakan itu pada Jumat (16/10).

Polisi Thailand menyatakan, respons mereka terhadap pemrotes pada Jumat proporsional dan sejalan dengan norma internasional.

Meskipun begitu,tiga pengunjuk rasa dan empat personel polisi terluka pada Jumat, menurut Pusat Medis Erawan, unit tanggap darurat di Bangkok.

Kelompok hak asasi manusia pun mengutuk tindakan Pemerintah Thailand tersebut.

“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh Pemerintahan Prayuth,” kata Brad Adams, Direktur Asia Human Rights Watch.

Baca Juga: Cek Fakta: Isolasi Bersama 20 Selir, Raja Thailand Meninggal Dunia?

Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Prayuth, yang pertama kali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014.

Dia menolak tuduhan pengunjuk rasa bahwa dirinya merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan.

Melanggar tabu yang sudah lama ada, para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki.

Istana Kerajaan Thailand tidak mengomentari protes itu, tetapi Raja mengatakan, Thailand membutuhkan orang-orang yang mencintai negara dan monarki. Komentarnya disiarkan di televisi pemerintah pada Jumat ketika polisi bentrok dengan pengunjuk rasa di Bangkok.

Baca Juga: Fakta-Fakta Tentara Penembak 26 Orang di Thailand, Sebelum Aksi Pelaku Sempat Update di Facebook

Rakyat Thailand beberapa waktu belakangan ini tampak secara terbuka menantang monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.

Hal ini dibuktikan lewat aksi unjuk rasa ribuan warga Thailand di Bangkok pada hari Minggu (20/9/2020) bulan lalu. Mereka mengajukan tuntutan dan seruan reformasi untuk mengekang kekuasaan Raja.

Melansir Reuters, para pengunjuk rasa semakin berani menantang Raja dan pemerintahan yang didominasi militer dalam dua bulan terakhir.

Mereka melanggar tabu lama terkait mengkritik monarki yang ilegal di bawah undang-undang lese majeste.

Istana Kerajaan belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Raja, yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa, sedang tidak berada di Thailand saat ini.

Reuters memberitakan, para demonstran diblokir oleh ratusan polisi tak bersenjata yang menjaga penghalang untuk mengontrol kerumunan.

Baca Juga: Penembakan Brutal oleh Tentara Thailand Tewaskan 21 Orang, Kemungkinan Bertambah

Pemimpin aksi unjuk rasa menyatakan kemenangan setelah mereka menyerahkan surat kepada polisi yang merinci tuntutan mereka. Phakphong Phongphetra, kepala Biro Polisi Metropolitan, mengatakan surat itu akan diserahkan ke markas besar polisi untuk memutuskan bagaimana cara mengirimkan surat tersebut ke Istana.

"Kemenangan terbesar kami dalam dua hari ini menunjukkan bahwa orang biasa seperti kami dapat mengirim surat kepada bangsawan," kata Parit "Penguin" Chiwarak kepada kerumunan sebelum bubar seperti yang dilansir Reuters.

Aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini melibatkan puluhan ribu pengunjuk rasa. Mereka menyerukan reformasi monarki serta menuntut penggantian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi dan pemilihan baru.

Tak lama setelah matahari terbit pada hari Minggu, pengunjuk rasa menyemen sebuah plakat di dekat Grand Palace di Bangkok di daerah yang dikenal sebagai Sanam Luang, atau Royal Field.

Baca Juga: Jacob Blake, Pria Kulit Hitam Ditembak 7 Kali Oleh Polisi, Demo di AS Kembali Terjadi

Bunyinya, "Di tempat ini rakyat telah menyatakan keinginan mereka: bahwa negara ini milik rakyat dan bukan milik raja karena mereka telah menipu kita".

Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan polisi tidak akan menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan terserah pada polisi untuk menentukan dan menuntut setiap pidato ilegal.

Menurut wakil kepala polisi Bangkok Piya Tawichai kepada wartawan, pihak berwenang Bangkok akan menentukan apakah plakat itu ilegal, dan apakah itu akan dicabut.

Setelah melakukan aksi protes, para pengunjuk rasa mengantre untuk berfoto di samping plakat, yang juga menampilkan tangan memberi hormat tiga jari yang diadopsi oleh pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Baca Juga: Berhasil Kendalikan Covid-19, Thailand Banjir Pujian dari WHO