Medan, Sonora.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Pasalnya hingga saat ini ada beberapa kabupaten/kota masih minim dalam penyerapan anggaran.

"Saya minta pada kabupaten/kota untuk dengan cepat melakukan penyerapan anggaran. Dari data yang saya terima masih ada beberapa daerah yang serapannya rendah, di antaranya Padang Lawas sampai saat ini hanya melakukan penyerapan anggaran sebersar 20 persen. Ini paling terkecil dari kabupaten/kota lainnya," katanya.

Mengenai pemulihan ekonomi di masa pendemi Covid-19, Edy Rahmayadi juga meminta para kepala dearah untuk melakukan sosialisasi pada UMKM yang ada di daerah, agar memanfaatkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM.

Baca Juga: Tutup Pintu Masuk ke Nias Selama 14 Hari, Gubernur Sumut: Kita Stop Penerbangan ke Sana

Menurutnya, sampai saat ini di Sumut hanya 340 ribu UMKM yang memanfaatkan bantuan ini, padahal untuk Sumut sudah disiapkan alokasi 2,4 juta UMKM.

"Kita sudah disiapkan 2,4 juta UMKM oleh Pemerintah Pusat. Contoh Jabar yang sudah 2,5 juta UMKM yang menerima dan memanfaatkan bantuan itu. Saya iri dengan provinsi lain yang begitu antusias memanfaatkan bantuan ini untuk pemulihan ekonomi di daerahanya," katanya.

Mengenai pangan, Edy juga meminta bantuan pada seluruh unsur terkait dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Kabupaten/kota diminta untuk memanfaatkan potensi pertanian daerah dalam menjaga inflasi di Sumut.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan, di Sumut daya beli masyarakat sudah kembali meningkat.

Secara kumulatif, inflasi Sumut mencapai 0,40 persen, di bawah rata-rata historisnya.

Sepanjang 2020, deflasi utama bersumber dari kelompok transportasi didorong oleh penurunan tarif angkutan udara.

Deflasi tertahan oleh kenaikan harga emas perhiasan yang menjadi komoditas favorit di masa pandemi.

Mengenai kenaikan harga beberapa komoditas yakni Cabai Rawit dan Bawang Merah, menurut Wiwiek disebabkan oleh faktor curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Sedangkan kenaikan harga bawang putih dan daging ayam dipengaruhi faktor peningkatan permintaan konsumen di tengah ketersediaan stok yang cenderung terbatas.

Baca Juga: Jelang Liga 2, Gubernur Sumut: PSMS Ditarget Lolos Liga 1 di 2020

Harga cabai merah juga menunjukkan tren meningkat, meski stok masih dari Jawa dan Deli Serdang.

"Secara historis, bahan pangan menjadi penggerak inflasi utama. Bahan pangan seperti aneka cabai, ikan segar dan daging ayam ras menjadi penggerak inflasi utama di akhir tahun dalam tiga tahun terakhir. Di tiga bulan terakhir memang kita harus mengantisipasi gagal panen akibat tingginya curah hujan di beberapa daerah," jelas Wiwiek.

Adapun daerah sentra produksi cabai merah yaitu Tapanuli Utara, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Humbang Hasundutan dan Batubara.

Sementara sentra cabai rawit dihasilkan dari Simalungun, Dairi dan Karo.

BUMD Sumut, AIJ diarahkan untuk dapat berperan dalam perdagangan cabai dan KAD untuk mewujudkan stabilitas harga cabai yang memiliki volatilitas tinggi terhadap inflasi Sumut.

Pertumbuhan Ekonomi Terkini

Menurut Wiwiek, pandemi Covid-19 memukul ekonomi seluruh negara, terkonfirmasi oleh PDB di hampir seluruh negara yang mengalami kontraksi pada triwulan II 2020.

Namun prospek ekonomi global tidak serendah perkiraan awal didorong perbaikan prospek di negara maju.

Hal tersebut terkait dengan respon kebijakan moneter dan fiskal yang cepat dan besar diiringi oleh penanganan Covid-19 yang baik.

Baca Juga: Diduga Terlibat Aksi Tolak Omnibus Law, Ketua KAMI Medan Diamankan Polisi

"Di satu sisi, prospek di negara berkembang diprediksi memburuk dimana penyebaran Covid-19 meningkat dengan cepat. Adapun prospek pemulihan ekonomi diprediksi akan lebih menantang dan diliputi ketidakpastian yang tinggi," katanya.

Untuk Sumut, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 tercatat -2,37 persen (yoy), terkontraksi untuk pertama kalinya sejak krisis 1998. Meski demikian, dibandingkan dengan nasional dan daerah lain, pertumbuhan Sumut masih lebih baik dari beberapa daerah lain di Sumatera.

Kontraksi dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik seiring dengan pembatasan sosial untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Pertumbuhan Ekonomi Sumut Triwulan III 2020, Konsumsi Rumah Tangga (RT) mulai pulih ditopang oleh perbaikan pendapatan sejalan dengan kembali bekerjanya tenaga kerja terdampak.

Pada masa adaptasi kebiasaan baru, beberapa perusahaan kembali beroperasi, terutama pada sektor perhotelan.

Perbaikan konsumsi RT juga turut ditopang oleh pencairan insentif dari program kartu pra kerja.

"Perbaikan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2020 terindikasi juga oleh beberapa indikator dari global mobility report, produksi dan konsumsi rokok, penggunaan jalan tol, konsumsi listrik dan penghasilan saat ini," katanya.

Mengenai realisasi belanja APBD hingga Agustus di Sumut, dijelaskan Wiwiek masih belum optimal.

Baca Juga: Gubernur Sumut Kerahkan Pasukan Ungkap Kasus Pembuangan Bangkai Babi

Realisasi belanja Pemda di Sumut per Agustus 2020 masih terbilang cukup rendah. Tercatat hanya pemerintah provinsi yang sudah melakukan penyerapan anggaran di atas 60% dan hanya 4 kabupaten/kota yang telah realisasi di atas 50%.

Kendala utama penyerapan APBD diantaranya adalah proses realokasi anggaran yang masih berlangsung pada pertengahan tahun sehingga proses belanja menjadi terhambat.

Untuk ekspor Sumut membaik pada periode Juli – Agustus 2020, ekspor tercatat USD 1,4 miliar lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Perbaikan ini didorong oleh kenaikan harga jual komoditas utama (CPO dan Karet) di pasar internasional.

Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor menurun mengindikasikan permintaan dunia yang belum membaik.

"Dengan demikian, pada periode Juli - Agustus 2020, Sumut mengalami net eskpor USD 0,8 miliar atau tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Apabila dilihat secara kumulatif hingga Agustus 2020, net ekspor juga meningkat 11,72% (yoy)," katanya. Yuni

Sudah 29 TPAKD Terbentuk di Sumut

Mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah di masa pandemi Covid-19, 29 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota dikukuhkan di Sumatra Utara.

Baca Juga: Sumut Targetkan Punya 29 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada banyak sektor, termasuk sektor ekonomi yang melemah akibat daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dilakukan berbagai upaya termasuk memperluas akses keuangan masyarakat, salah satunya dengan pembentukan TPAKD.

Sebanyak 29 TPAKD yang dikukuhkan berada di Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padanglawas, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga dan Tanjungbalai.

“Diharapkan dengan pengukuhan ini, TPAKD bergerak secara konkret, terutama pada masa pandemi ini demi menggerakkan ekonomi rakyat. Untuk maksimalkan potensi wilayah masing-masing," kata Gubernur.

Gubernur yang juga Ketua Pengarah TPAKD Sumut juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota agar tetap optimis bisa keluar dari kesulitan ini, dengan terus mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing.

Sehingga perekonomian daerah yang cenderung menurun beberapa waktu terakhir dapat segera kembali pulih.

Baca Juga: Angka Kesembuhan Covid-19 di Sumut Meningkat Hingga 76,82 Persen

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara mengatakan, dengan pengukuhan hari ini, jumlah TPAKD yang telah terbentuk saat ini adalah 197 TPAKD, yang terdiri dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

“TPAKD di Sumut ini merupakan yang terbanyak yang telah membentuk TPAKD,” katanya.