Banjarbaru, Sonora.ID – Harga LPG 3 kg kerap melambung tinggi di wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan harganya bisa di atas Rp30.000 per tabung atau jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, yaitu Rp17.500 per tabung.

Untuk itulah, Anggota DPR RI dan Pemprov Kalsel, Pertamina dan stakeholder terkait, belum lama ini duduk satu meja membahas dan melakukan rapat koordinasi soal LPG 3 kg bersubsidi.

Legislator Senayan Dapil Kalimantan Selatan, Syaifullah Tamliha, menjelaskan bahwa DPR RI kembali akan meningkatkan kuota dari 6,5 juta menjadi 7,5 juta metrik ton untuk 2021.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kalsel Inisiasi Raperda tentang Perguruan Tinggi

"Atas kenaikan 1 juta ton itu kita minta Pemprov Kalsel segera buat surat kepada Menteri ESDM, dalam hal ini Dirjen Migas dan BPH Migas yang ditembuskan kepada DPR RI untuk penambahan rasio pemakaian tabung gas 3 kilogram," kata Syaifullah.

Dia menginginkan distribusi LPG 3 kilogram merata, sama seperti di Pulau Jawa.

"Rasio pemakaian 3 kilogam yang sekarang 2,2 tabung per penerima, ditingkatkan menjadi 4 sampai 5 tabung, seperti yang diterima orang miskin di Pulau Jawa. Agar apa? Ya agar ada upaya pemerataan distribusi," tandas Syaifulah Tamliha.

Baca Juga: Tabung Melon Langka dan Mahal, Pertamina: Kuota Kalsel Sudah Dipenuhi

Pemprov Kalsel menurutnya harus meningkatkan pengawasan pendistribusian. Selain itu, nama agen dan jumlah sasaran juga harus didata, agar pendistribusian kuota masing-masing agen tersebut dapat secara proporsional.

“Pemprov harus meningkatkan pengawasan distribusi dan penjualan di lapangan,” pintanya.

Agar lebih efektif lagi, Syaifullah juga menyarankan bahwa perlu ada kerjasama dalam penyaluran distribusinya yang berpedoman kepada MOU Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM tahun 2011 untuk melibatkan camat dalam pengawasan dan pelaporan distribusi gas 3 kilogram.

"Saat tambahan satu juta gas subsidi ini kemana saja? Nah ini Kita berharap Pemprov pro-aktif kepada Dirjen Migas. Saya perhatikan, jumlah penerima atau warga miskin ini beda beda antara data BPS dan Dinsos yang disajikan dan ini tidak terjadi di Kalsel, " kata Syaifullah Tamliha.

Baca Juga: Harga Tabung Melon Kembali Melonjak, Oknum Pedagang Diduga 'Bermain'

Disebutkan Syaifullah Tamliha, jika data penerima (warga miskin) itu valid dan sinkron maka bisa saja, nanti diterapkan di 2022 distribusi gas 3 kilogram diterapkan sistem tertutup.

"Sebab, jika terbuka maka konsekuensinya akan ada yang dapat dan tidak. Tapi perlu dibuat validasi yang akurat dulu penerimanya,” pungkasnya.