"Kami sependapat bahwa prioritas alokasi anggaran program kegiatan dapat sepenuhnya mengakomodir pemulihan sektor ekonomi, kesehatan sosial dan pendidikan," tutur Roy.
Disampaikannya, berkurangnya pendapatan daerah merupakan suatu kondisi yang nyata terjadi dan tidak bisa dihindari, sehingga rencana anggaran kas pendapatan baik sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penerimaan dana transfer pusat ke daerah menjadi terkoreksi dan mengalami kontraksi
Karena itu perlu rasionalisasi rencana anggaran belanja dan upaya upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, tidak membebani masyarakat dan dunia usaha efisien, efektif serta akuntabel.
"Dengan adanya keterbatasan fiskal dalam pendanaan infrastruktur, maka sangatlah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, koordinasi lintas sektoral dan kreativitas pembiayaan melalui kerjasama dengan BUMN atau BUMD," sebutnya.
Secara khusus, Roy menyebut Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk menanggulangi dampak sosial dan kemiskinan, seperti program penguatan UMKM dan bantuan sosial.