Palembang, Sonora.ID - Sebagai forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rapat paripurna harus dihormati oleh semua pemangku kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (2/11), di Ruang Rapat Paripurna, Jalan POM IX Palembang.

Bukan tanpa alasan, Anita Noeringhati menyampaikan hal tersebut, karena kecewa melihat kehadiran jumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang menjadi peserta rapat.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumsel Sesalkan Banyaknya Kepala OPD yang Tak Hadir dalam Rapat Paripurna XVIII

Ia menegaskan, penyelenggaraan virtual jangan dijadikan sebagai alasan ketidakhadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Karena OPD ini sekarang, dengan alasan virtual, yang hadir bisa dihitung dengan jari. Satu saja tidak lebih," ujar Anita Noeringhati, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Senin (2/11).

Rapat Paripurna, lanjutnya, adalah yang paling tinggi yang harus dihormati. Kehadiran di acara tersebut, menjadi sebuah kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Baca Juga: DPRD Provinsi Sumsel Gelar Rapat Paripurna XIX Soal Agenda Perubahan dan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai gambaran, pada rapat paripurna kali ini, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, lebih banyak yang hadir langsung di ruang rapat paripurna daripada yang mengikuti secara virtual.

"Jadi, tolong Pak Sekretaris Daerah, sampaikan ke Pak Gubernur, untuk OPD juga menghormati Paripurna ini," ungkap politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, Senin (2/11).

Ditegaskannya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan hanya mau hadir di rapat paripurna, saat ada Gubernur.

"Kalau Gubernur tidak hadir, tidak juga hadir," ujarnya.

Baca Juga: Peringati Hari Jadi Kabupaten OKI, Gubernur Sumsel Hadiri Rapat Paripurna DPRD

DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sambungnya, juga bisa menyampaikan hal tersebut di Rapat Paripurna berikutnya. Dalam hal ini, sikap DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghormati lembaga legislatif tersebut.

"Tolong Pak Sekda untuk disampaikan kepada Pak Gubernur," pungkasnya.

Dalam Rapat Paripurna XVIII dan XIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (2/11), Ketua DPRD Hj. R.A. Anita Noeringhati menyoroti tentang tidak banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang hadir.

Menurutnya, sebagai forum tertinggi, semua pemangku kepentingan wajib menghormati Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Baca Juga: Gubernur Sumsel H. Herman Deru Resmikan Pembukaan Festival Rempah 2020