Makassar, Sonora.ID - Kasus pelecehan yang menimpa jurnalis perempuan mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Makassar.

"Bahayanya itu, tentu yang namanya pelecehan itu pelanggaran HAM. Itu tidak patut dilakukan, apalagi seorang pegawai pemkot, baik itu ASN atau honorer," ujar Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin saat dimintai tanggapanya, Kamis (5/10/2020).

Dia berjanji akan memberi sanksi bawahannya jika terbukti. Hal ini agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Baca Juga: Viral 'Coblos Udel', Begini Kronologi Pelecehan Rahayu Saraswati Lewat Foto Hamil

"Saya harap tidak terulang lagi, jangan diulang lagi. Sanksinya kan sudah jelas, silahkan kalau memang terbukti berarti ada proses yang mengatur," tegasnya.

Menurut Rudy, tindakan pelecehan bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa saja pegawai yang bersangkutan sementara khilaf atau dalam godaan setan.

"Seharusnya kita memberi contoh, saya kurang paham ada pelecehan itu tapi mungkin khilaf, godaan setan. Banyak setan di Balaikota itu," katanya.

Baca Juga: Conor McGregor Ditangkap Polisi Atas Dugaan Pelecehan Seksual

Sementara, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Basri Rahman yang dikonfirmasi terpisah mengaku telah memberi instruksi untuk melacak identitas tenaga honorer yang melakukan pelecehan terhadap jurnalis perempuan di Balai Kota Makassar melalui kamera pengintai atau CCTV.

“Saya sudah sampaikan lacak itu identitasnya supaya saya bantu. Kalau tidak ditahu identitasnya saya tidak bisa buat apa-apa,” kata Basri.

Basri menilai pelecehan tersebut sudah merusak dan mencemarkan nama baik institusi pemerintah.

Baca Juga: Arahan Gubernur dalam Pilkada Makassar 2020, Pakar: Pengaruhnya Besar

Insiden pelecehan yang dialami korban terjadi di Balaikota sekitar pukul 13.00 WITA, Rabu (4/11/2020).

Saat itu seorang pegawai honorer yang baru saja keluar toilet memanggil korban kemudian dilecehkan secara verbal.

Baca Juga: Warga Nekat Lakukan, Pemkot Makassar Masih Larang CFD, Ini Alasannya