Banjarmasin, Sonora.ID – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi CoVID-19, membuat tingkat kerawanan pemilu semakin meningkat.

Selain kampanye hitam, politik uang dan netralitas ASN, penularan virus Corona secara masif bisa saja terjadi, andai tidak diterapkan protokol kesehatan dalam setiap agenda Pilkada.

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalsel, Brigjen Pol Winarto, SH, menjelaskan bahwa ada kerawanan lain yang perlu dicermati bersama jelang Pilkada Serentak di Kalsel.

Yaitu terjadinya klaster pilkada penularan CoVID-19, jika tidak diterapkan protokol kesehatan baik bagi paslon, pendukung, maupun penyelenggara Pilkada.

Baca Juga: ASN Pemko Banjarmasin Diduga Tak Netral, Bawaslu Kumpulkan Saksi & Bukti

Namun demikian, Win menyebutkan sampai saat ini kondisi dan situasi di Kalsel masih termonitor kondusif meskipun ada beberapa kejadian di beberapa wilayah yang perlu mendapatkan atensi lebih.

“Yang berbeda tahun ini adalah pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di tengah pandemi CoVID-19. Harus diberikan edukasi kepada masyarakat terkait ancama-ancaman apa yang akan terjadi jika hal itu (protokol kesehatan) tidak diterapkan,” jelasnya saat mengikuti rapat koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kalsel di Hotel Batung Batulis, belum lama ini.

Baca Juga: Arahan Gubernur dalam Pilkada Makassar 2020, Pakar: Pengaruhnya Besar

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan sinergitas bersama dalam rangka melakukan deteksi dan cegah dini terhadap segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kalsel, terlebih juga pelaksanaan tahun ini dilakukan pada saat masih pandemi Covid-19.

“Dalam menciptakan rasa aman bukanlah tugas aparat keamanan saja namun juga perlu sinergitas dari semua pihak. Dengan terciptanya rasa aman dan stabilitas sosial di masyarakat bisa menjadi kunci keberaturan sosial pada sistem demokrasi di Indonesia, khususnya Kalsel,” tutupnya.

Baca Juga: KPU Kota Semarang, Targetkan Akhir November Logistik Keperluan Pilkada Selesai

Sementara itu Ketua FKDM Kalsel, Bayu Budjang, mengatakan bahwa melalui rapat koordinasi ini pihaknya ingin menyamakan persepsi antara FKDM tingkat provinsi dengan FKDM kabupaten/kota dalam menghadapi Pilkada Serentak di Kalsel pada 9 Desember mendatang.

“Jelang Pilkada, FKDM harus bersama-sama mencermati dan mendeteksi segala kemungkinan yang akan terjadi di masyarakat Kalsel. Selain itu, anggota FKDM juga harus bisa mensosialisasikan informasi mana saja yang benar atau tidak, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Bayu.

Ditambahkannya, karena terdiri dari berbagai unsur masyarakat, FKDM harus mendeteksi secara dini dan mengantisipasi segala kemungkinan dan informasi yang berkembang, serta memetakan daerah yang rawan konflik selama proses tahapan Pilkada berlangsung.

“Kita antisipasi segala kemungkinan buruk yang (dapat) terjadi dengan menumpulkan segala informasi dari daerah yang dikategorikan rawan konflik,” pungkasnya.

Baca Juga: Namanya Dicatut Giring ASN Dukung Paslon Pilkada, Ini Kata Pj Wali Kota Makassar