Sonora.ID - Kementerian Keuangan, melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan akan terjadi pengurangan jumlah penerima bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) pada termin kedua kali ini.

Anwar Sanusi menuturkan bahwa hingga saat ini keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada (jumlah pengurangan penerima subsidi gaji), tetapi saat ini sedang dilakukan konsolidasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan DJP." tutur Anwar Sanusi dikutip dari laman Kompas.com Selasa 10/11/2020.

Usai melakukan pembahasan nantinya hasil akan langsung difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemberi rekomendasi evaluasi.

Baca Juga: Tak Ada Anggaran Dana, Guru Bantu Daerah di Garut Terancam Kehilangan Gaji

"Besok juga akan difasilitasi dengan KPK untuk mencari solusi,"lanjut penuturan Anwar Sanusi.

Anwar menegaskan bahwa adanya pengurangan penerima bantuan subsidi gaji dilakukan lantaran pihak DJP menemukan ada ketidaksesuaian syarat pada penerima.

Pasalnya banyak penerima yang ternyata merupakan orang Wajib Pajak (WP) dengan jumlah penghasilan mencapai lebih dari Rp 5 juta.

"Karena memang ada persepsi tentang gaji dan penghasilan," kata dia.

Baca Juga: Dengan Sumringah, Dhea Terima SHM Tanah Miliknya dari BPN Kalsel

Kendati pengurangan itu masih dalam pembahasan perbedaan persepsi antara DJP dan BPJS Ketenagakerjaan, Kemenaker memastikan bahwa penerima subsidi gaji yang memenuhi kriteria berpenghasilan di bawah Rp 5 juta setiap bulannya tetap akan menerima penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Hari ini yang tidak bermasalah (syarat penerimanya) tetap kita cairkan," ujar Anwar.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa data penerima subsidi gaji pada termin kedua kali ini akan diserahkan setelah melewati validasi DJP Kementerian Keuangan.

Hal ini dilakukan agar program bantuan yang diberikan dapat menyasar seluruh peserta yang layak mendapatkan subsidi.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5 juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima," ujar dia.

Baca Juga: Semakin Berkurang Tingkat Kepatuhan Protokol Kesehatan Saat Liburan, 3M Sudah Tidak Menjadi Tren Lagi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenaker Sebut Jumlah Penerima Subsidi Gaji Berkurang, Ini Sebabnya"

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Senin 17 Februari 2025: Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, dan Ular

16 Februari 2025 22:20 WIB

Tuntaskan Laga Kedua, Bhayangkara Hempaskan Perlawanan Jakarta Garuda Jaya

16 Februari 2025 19:40 WIB

Prakiraan Cuaca Besok, 17 Februari 2025 di Jabodetabek, Hujan atau Cerah?

16 Februari 2025 19:15 WIB

QRIS Antarnegara, Strategi Pasarkan Produk UMKM Merambah Pasar Luar

16 Februari 2025 18:55 WIB