Ia melihat, terhambatnya KUA-PPAS tersebut disebabkan oleh masih simpang siurnya informasi seputar Peraturan Presiden (Perpres) No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.

“Kita kan masih berdiskusi, karena akan diberlakukannya Perpres 33 ini. Ada yang menyatakan Perpres 33 akan berlaku, ada akan direvisi,” ujarnya.

Sebagai pihak legislatif, lanjutnya, DPRD Provinsi Sumatera Selatan jangan sampai dirugikan oleh informasi yang simpang siur terkait Perpres No. 33 Tahun 2020 tersebut.

Baca Juga: Sepanjang 2020, 46 Persen Kambing Kurban yang Tidak Syar’i Beredar di Lapangan

“Artinya, ada semacam solusinya, yaitu masukan anggaran-anggaran dari pihak legislatif,” ungkapnya.

Dikatakannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 menjadi pedoman dalam prioritas pembahasan KUA-PPAS.

Ia berharap, sebelum tutup anggaran pada Desember 2020, pembahasan KUA-PPAS sudah bisa diselesaikan.

“Harapan kita. Insya Allah,” ujarnya.

Baca Juga: Apel Kesiapsiagaan Terpadu dalam Rangka Antisipasi Bencana Alam di Prov Sumsel

TERKINI

Kanwil DJP Jawa Timur III Dorong Transformasi Digital dan Edukasi Pajak untuk Stabilitas Penerimaan

25 November 2024 16:27 WIB

Peringati Hari Anak Sedunia, PLN UP3 Manado Gelar Kegiatan Eduwisata dan Edukasi Kelistrikan bagi Anak-Anak di Desa Palaes

25 November 2024 16:20 WIB

Lirik dan Terjemahan Lagu 'Prove It' dari 21 Savage ft Summer Walker

25 November 2024 16:16 WIB

Bawaslu Kota Pontianak Gelar Rakor Mantapkan Sinergitas Bersama Stakeholder Sukseskan Pemilihan Serentak

25 November 2024 16:11 WIB