Makassar, Sonora.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meminta jajaran kepolisian meningkatkan keamanan saat debat publik kedua paslon Pilkada Makassar 2020 di Jakarta.

Hal ini mengantisipasi agar insiden berdarah tidak terjadi kembali. Sebelumnya, terjadi penikaman terhadap salah satu tim sukses di sekitar area debat.

"Kami telah surati, penyampaian kegiatan susah kami sampaikan di 3 jenjang, Polres metro Jakarta pusat, Polda metro jaya dan Mabes Polri," kata Komisioner KPU Makassar, Endang Sari saat ditemui dalam kegiatan sosialisasi di salah satu hotel di Makassar, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga: Tak Kaku dan Santai, Debat Terbuka Cawagub Kalsel Berjalan Lancar

Endang mengimbau kepada tim dan simpatisan untuk tetap di rumah. Debat dapat disaksikan melalui siaran langsung stasiun tv nasional.

Rencanannya akan digelar antara 23 atau 24 November mendatang.

"Kami imbau agar tidak ada simpatisan, tidak ada lagi kerumunan massa di luar gerbang. Walaupun itu di diluar gerbang seperti debat pertama kami bisa ketat jalankan protokol kesehatan di dalam area gedung,di dalam studio lingkungan pelaksanaan debat," jelasnya.

Beberapa pertimbangan sehingga debat kedua tetap digelar di Jakarta. Seperti hasil kajian terkait potensi kerawanan dan keamanan yang dikeluarkan pihak kepolisian.

Baca Juga: Malam Ini, Debat Kedua Pilwali Surabaya Bertema Peningkatan Kesejahteraan

"Itu inisiasi dari KPU kemudian Polrestabes, akan berkoordinasi secara berjenjang dan terstruktur, lalu media tempat kami melakukan debat itu," jelasnya.

Terpisah, Kapolrestabes Makassar Bapak Kombes Witnu Urip Laksana membenarkan pihaknya merekomendasikan debat kembali digelar di luar Makassar.

Kita melihat dari analisa tahapan yang sedang berjalan saat ini, kita masih mengamankan dan mengawal tahapan kampanye. Dari analisa dan evaluasi yang kita kaji tahapan kampanye hingga hari ini ada beberapa aspek yang kita perhatikan," sebutnya.

Baca Juga: Debat Terakhir Pilkada Antar Calon Wakil Bupati Bangli

"Aspek yang dimaksud, yaitu aspek kesehatan, karena pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran protokol kesehatan karena covid ini belum bisa kita kendalikan. Kemudian dampak keamanan, kita lihat bagaimana ada akses-akses yang terjadi di lapangan selama tahapan kampanye ini. Ketiga adalah moral, terus memaksakan kegiatan kegiatan sementara tidak berpikir bagaimana  masyarakat kita di tengah pandemi ini masih sangat  menghawatirkan," kata Witnu.