Semarang, Sonora.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka peluang untuk menerima 1 juta guru honorer atau guru non-PNS dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Penerimaan ini akan dilakukan dengan mengadakan Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.
"Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar 1 juta guru," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pengumuman seleksi PPPK yang digelar secara virtual pada Senin (23/11/2020).
Baca Juga: Kumpulan Ucapan Hari Guru Nasional 2020, Cocok untuk Update Status
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjamin seluruh guru non-PNS dan guru honorer serta lulusan PPG dapat mendaftarkan diri dalam seleksi PPPK (P3K) hingga batas penerimaan maksimal 1 juta guru.
"Walaupun kamu sudah membuka formasi sebesar dengan 1 juta yang akan menjadi P3K adalah yang lulus seleksi," ujar Mendikbud dalam kesempatan yang sama.
"Jadi kalau cuma sebagian yang lulus seleksi, dari itulah yang di tahun 2021 akan menjadi guru P3K," sambung dia.
Nadiem mengungkapkan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah tenaga guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya yaitu sebanyak 1 juta guru.
"Jumlah ini pun dalam 4 tahun terakhir terus menurun rata-rata 6 persen setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi siswa," ujar Nadiem.
Dia menyampaikan, berbagai riset menunjukkan meningkatnya hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh peran guru.
"Tinggi rendahnya kualitas guru akan membedakan sekitar 53 persen hasil belajar siswa dalam beberapa tahun ke depan," ujar mantan bos Gojek itu.
Baca Juga: Hari Guru Nasional: Persiapan Menghadapi Sekolah Tatap Muka
Berdasarkan data Dapodik, Mas Menteri demikian Nadiem kerap disapa, menegaskan bahwa dibutuhkan 1 juta guru untuk sekolah-sekolah negeri di Nusantara. Dia lantas mengajak kepala daerah untuk menyerahkan daftar kebutuhan formasi tenaga guru di wilayah masing-masing.
"Kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau lolos tes P3K ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, tidak perlu khawatir," ujar Nadiem.