SONORA.ID - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 yang membahas amplifikasi kebijakan, program, serta langkah reaktivasi dan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat membuka kegiatan Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kamis (26/11/2020) di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, mengatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kepariwisataan nasional. Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan penyesuaian dalam mempercepat pemulihan.

"Itulah sebabnya, Kemenparekraf fokus melaksanakan program Sertifikasi CHSE gratis bagi sektor pariwisata di 34 provinsi, sebagai standarisasi baru untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia," kata Wishnutama Kusubandio.

Wishnutama mengatakan, kondisi pandemi dinilai menjadi momentum yang tepat untuk membuat pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih baik dengan melakukan restrategy. Di sisi lain mengubah pola pikir pariwisata dari quantity tourism ke quality tourism.

Konsekuensi dari perubahan itu sangat banyak sehingga dibutuhkan kesamaan visi, sinergi semua stakeholders pariwisata ekonomi kreatif, kerja keras, dan pemahaman yang komprehensif. Diantaranya dalam membangun konektivitas yang dapat memudahkan akses ke setiap destinasi serta membangun infrastruktur yang berkualitas dan berjangka panjang untuk menunjang ekonomi kreatif, juga menyediakan pengalaman yang unik di setiap destinasi.

"Salah satu syarat dasar dalam membangun ‘quality tourism’, yaitu infrastruktur, tapi tidak berhenti di infrastruktur saja, namun konektivitas, aviasi juga pemasaran," kata Wishnutama.

Selain itu, daya tarik parwisata juga perlu diperhatikan. Untuk menciptakan keunikan di sebuah destinasi artinya budaya harus dipertahankan, diperkuat, sehingga wisatawan yang datang harus bisa merasakan budaya yang beragam.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah menggunakan kemajuan teknologi big data untuk mempelajari tren dan behaviour wisatawan sehingga dapat menyesuaikan strategi, daya tarik, dan pemasaran.

"Sehingga dampak dari quality tourism ini akan luar biasa, membuat wisatawan menjadi lebih betah tinggal di destinasi, membuat lama tinggal lebih lama, dan spending lebih banyak. Masyarakat akan betul-betul merasakan dampak ekonomi yang tinggi," kata Wishnutama.

Selain itu, multiplier effect dari Quality Tourism ini adalah terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak. Artinya, kita harus menyiapkan SDM parekraf yang bukan hanya lebih banyak, tapi kemampuannya juga berkualitas, termasuk dari segi creativity and hospitality.

Bersamaan dengan itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga fokus membangun ekosistem ekonomi kreatif secara lebih komprehensif ke depan. Selain menguasai produk, para pelaku ekonomi kreatif juga harus mampu memenuhi kebutuhan atas kemasan yang representatif, pemasaran yang tepat, akses permodalan, keuangan yang efektif, payment system, Hak Kekayaan Intelektual, badan hukum, hingga manajemen Hak Kekayaan Intelektual yang dapat mengembangkan nilai tambah dari produk kreatif jadi berlipat ganda.

"Saya berharap, Rakornas Parekraf 2020 ini menjadi ruang untuk memulai dan menguatkan koordinasi serta kolaborasi dari semua unsur Pentahelix. Jadi, akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, serta media bisa saling berkolaborasi untuk kembali membangun sektor parekraf Indonesia," kata Wishnutama.

Pemulihan Ekonomi Melalui Pariwisata

Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 menghadirkan sejumlah Kementerian/Lembaga yang menyampaikan rencana program dukungan terhadap sektor pariwisata dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang hadir secara daring mengatakan, pariwisata merupakan sektor yang menjadi lokomotif dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga diperlukan kombinasi dan sinergi antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi anggaran melalui belanja K/L, belanja BUMN, belanja swasta, dan belanja pemerintah daerah untuk pariwisata.

Pada 2020, untuk 5 destinasi super prioritas disiapkan anggaran total sebesar Rp9,4 triliun yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Khusus untuk 2020, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga disiapkan program stimulus pariwisata.

"Kita berharap ini benar-benar bisa digunakan untuk memberi insentif dalam kegiatan pariwisata," kata Suahasil Nazara.

Sementara untuk 2021, anggaran dari berbagai kementerian/lembaga yang sifatnya untuk belanja K/L mencapai Rp10 triliun, belanja non K/L sebesar hampir Rp1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desar sekitar Rp4 triliun.

"Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan lompatan yang baik mengenai arah kebijakan untuk membuat pariwisata. Bukan hanya sekadar mempersiapkan infrastruktur, melainkan alokasi anggaran untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata," kata dia.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmennya dalam setiap program dari Kementerian Perhubungan untuk dapat memberikan dampak terhadap dunia pariwisata.

"Terbukti dengan investasi yang kita lakukan di lima Bali Baru. Kita bangun pelabuhan dan juga memperbaiki bandara. Bahkan tidak terbatas pada pembangunan, tapi juga konektivitas antara kota dengan obyek wisata, antara bandara dengan kota dan ini kita lakukan bersama," kata Menhub Budi Karya.

Kementerian Perhubungan juga akan terus meningkatkan penerbangan dan bersama Kemenparekraf akan membuat superhub yang akan memudahkan penerbangan langsung wisatawan dari originasi ke destinasi wisata di Indonesia.

"Kementerian Perhubungan juga terus melakukan kampanye safe travel guna meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan dalam menggunakan sarana transportasi," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 yang digelar secara hybrid Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol Wahyudi Hidayat, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria br. Simanungkalit, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, dan sejumlah pemimpin daerah.