“Kami minta untuk mulai disiapkan detail plan yang berseiring dengan pemerintah baik pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota. Ini menjadi penting sehingga setiap saat dibutuhkan koordinasi dari Dinkes terkait siapa yang akan melakukan vaksinasi covid karena akan mendapat training khusus serta sertifikat sebagai penanda yang bersangkutan punya kompetensi melakukan vaksinasi. Bila ini sudah terkonfirmasi nantinya bisa dilakukan training of trainers di lingkungan PDNU,” tegasnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan RPJMN Pemerintah Pusat yang salah satunya fokus pada reformasi sosial yang di dalamnya adalah reformasi sistem kesehatan nasional, maka RPJMD Pemerintah Provinsi dan kab/kota juga salah satunya difokuskan pada sektor tersebut.
Rencananya, sebesar 19,9 persen APBD untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jatim Tahun 2021 dialokasikan untuk bidang kesehatan.
Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan dalam rangka pencapaian target kinerja dan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan yang meliputi penguatan promotif, preventif dan kuratif serta untuk peningkatan ketahanan kesehatan, serta pemenuhan sumber daya kesehatan.
Dalam momen rakernas PDNU mendatang, Khofifah berharap PDNU dapat berseiring dengan lembaga ekonomi NU.
Sehingga tidak hanya mengintervensi masyarakat supaya berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak terpapar Covid-19, tapi juga memberdayakan secara ekonomi sehingga sehat badannya , sehat ekonominya.
Baca Juga: BMKG Sebut Hari Ini Kawasan Jakarta Akan Mengalami Hujan Seharian