Banjarbaru, Sonora.ID – Berlangsung di tengah pandemi Corona, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 untuk Provinsi Kalimantan Selatan, digelar dengan sederhana, di Gedung Idham Chalid, Perkantoran Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, pada Selasa (01/12) siang.

Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2021 hanya dilakukan secara simbolis dan tidak mengundang semua satuan kerja yang ada. Sebagian besar satuan kerja mengikuti penyerahan DIPA dan TKDD secara virtual.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran TA 2021 yang diperuntukkan bagi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp 25,85 triliun, yang terdiri dari anggaran DIPA K/L sebesar Rp 9,27 triliun serta anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 16,58 triliun.

Baca Juga: Fokus Dodi-Beni Selaras dengan Arah Kebijakan Presiden Jokowi

Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan selaku wakil pemerintah pusat di daerah menyerahkan alokasi dana transfer ke daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk dana transfer provinsi serta kepada para bupati, wali kota untuk dana transfer kabupaten/kota, termasuk alokasi dana desa.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait dana APBN yang ditransfer ke daerah. Setidaknya, ada empat fokus utama dalam arahan tersebut untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021.

“Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan CoVID-19 utamanya akan fokus kepada vaksinasi. Fokus kedua berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan,” ungkapnya.

Baca Juga: Banyak yang Terdampak, Target Penerimaan Pajak DJP Kalselteng Diakui Sulit Tercapai

Fokus yang ketiga adalah program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.

“Fokus terakhir adalah untuk membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural, baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan bidang lainnya,” tambahnya.

Pada tahun depan, belanja APBN juga diprioritaskan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Anggaran Menipis, Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di Banjarmasin Dihentikan

“Pada tahun anggaran 2021, fokus belanja bidang prioritas Pemerintah yaitu kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, perlindungan sosial, pariwisata, ketahanan pangan, serta pertahanan keamanan,” pungkas mantan Wali Kota Banjarbaru dua periode ini.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi, menjelaskan bahwa di tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat secara ekonomi. Pandemi CoVID-19 menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh wilayah tanah air, termasuk Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, dengan telah ditetapkannya alokasi dana DIPA dan TKDD TA 2021 diharapkan semakin memperkuat fondasi ekonomi daerah Kalimantan Selatan melalui percepatan belanja yang efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Selisih Kurang Rp100 Miliar, Besaran APBD Kalsel 2021 Ditetapkan

"Sinergi antara seluruh komponen yang berada di wilayah Kalimantan Selatan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus saling bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, untuk memastikan agar APBN tetap mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sejahtera, adil, dan Makmur," urainya.

Dalam cara penyerahan DIPA itu, Dedi mengingatkan agar serapan anggaran di tahun 2020 ini bisa segera tuntas sebab masih ada serapan kurang.

"Tahun 2020 kita masih menyisakan dana untuk direalisasikan karena sampai saat ini realisasi kita di kalsel masih 83 persen untuk kalsel. Mohon dalam waktu terisisa ini, bisa merealisasikan. Mudahan capaian di 2019 sebesar 93 persen bisa kembali tercapai, atau malah lebih supaya pertumbuhan ekonomi cepat pulih," tandasnya.

Baca Juga: Banyak yang Terdampak, Target Penerimaan Pajak DJP Kalselteng Diakui Sulit Tercapai