Itulah sebabnya, lanjut Andyka, DPRD menyusun dan mengusulkan program yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi rancangan perda serta meminta masukan dari masyarakat.

"Karena selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini, perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata dia.

Kecil dibandingkan APBD Jakarta

Fraksi PKS yang menilai kenaikan anggaran sebagai sebuah kewajaran jika dilihat dari sisi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Kami lihat di DKI Jakarta sebenarnya kalau melihat dari APBD (usulan RKT 2021) kami ini kecil ya," kata Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad Yani dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Usul Pesepeda Bisa Lintasi Tol Dalkot, DPRD DKI Minta Anies Fokus Saja Dulu Pada Covid-19

Dia membandingkan beberapa daerah di Indonesia bisa menggunakan APBD untuk kegiatan dewan hingga 3,3 persen dari jumlah APBD.

Di DKI Jakarta, kegiatan dewan belum mencapai satu persen dari nilai APBD.

"Nah sementara di DKI masih nol koma," kata Achmad.

Dalam peraturan, lanjut Achmad, anggota dewan berhak mengusulkan anggaran kegiatan sampai dengan lima persen dari total APBD.

Itu sebabnya, kata Achmad, usulan kenaikan masih sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa lima persen," kata dia.

 Baca Juga: Ganjil Genap untuk Motor, Ketua Komisi B DPRD DKI: akan Berdampak pada Ekonomi Warga

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beragam Alasan DPRD DKI Ingin Naikkan Tunjangan di Tengah Pandemi"