Makassar, Sonora.ID - DPRD mempertanyakan netralitas Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. Menyusul belum menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait pemberian sanksi ASN yang terbukti melakukan politik praktis dalam Pilkada 2020.

"Seharusnya PJ walikota melaksanakan KASN itu karena sudah tingkatan diatas mereka, jadi kalau itu Rudy tidak melaksanakan itu kami sebagai wakil rakyat mempertanyakan netralitas dalam menindaki bawahannya yang bermain politik," kata legislator DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (3/12/2020).

Menurutnya, hukuman harus secepatnya diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Hal ini sebagai pembelajaran bagi yang lainnya.

Baca Juga: Layanan E-KTP Kembali ke Kecamatan Jelang Pilkada, Ini Alasan Pemkot Makassar

"Jadi kami berharap PJ walikota segera memberi sanksi tegas sebelum Pemilihan ini supaya ASN nakal lainnya melihat bahwa ada sanki yang diberikan pada saat melakukan politik praktis. Dimana kita ketahui ASN harus netral mereka digaji berdasarkan pungutan rakyat dia harusnya bekerja mengurusi rakyat, soal politik itu kerja parpol, sehingga kita minta netralitas dan ketegasan dari pj walikota terkait surat edaran dari KASN," jelasnya.

Ashari menilai apa yang diputuskan KASN telah melalui kajian dan pertimbangan. Pimpinan pemerintahan harus konsisten menegakkan aturan dan tidak boleh pandang bulu.

"Kalau dia bilang belum diterima, terus dikaji, tapi sudah beredar (viral) surat edaran itu sekarang kita minta lagi ketegasan PJ walikota bahwa kalau beliau menindaklanjuti edaran ini setelah pencoblosan selesai itu kita mencium aroma pj walikota tidak netral," sambungnya.

Baca Juga: Sah! Ratusan Pasangan di Makassar Ikuti Nikah Massal

"Karena diawal pelantikan gubernur juga sudah tegas perintahkan Pj Wali kota tidak boleh ada ASN bermain politik jangan sampai himbauan dari gubernur juga cuman sekedar himbauan tapi tifak ada action-nya," tambahnya.

Ketua Komisi A DPRD Makasaar itu menambahkan kepala daerah harus konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Dimana menjatuhkan sanksi tegas kepada siapapun ASN yang terbukti melanggar netralitas.

"Karena kan harus fokus urusi masyarakat apalagi dia sebetas PJ walikota harus kerja jangka pendek yang dia pikirkan," tutupnya.

Baca Juga: Dipanggil Soal Netralitas, Bawaslu: Pj Walikota dan Gubernur Sulsel Dimintai Klarifikasi