Makassar, Sonora.ID - Korupsi bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial, Juliatri Batubara nyatanya meluas ke daerah, termasuk di Sulawesi Selatan.

Hal itu diakui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemprov Sulsel, Kasmin saat dikonfirmasi, Senin (8/12). Ia mengatakan, pihaknya sempat menemukan perbedaan harga di pasaran dan draft pada anggaran dinas sosial.

Namun Kasmin beralasan, harga sembako pada draft sebelumnya telah kadaluarsa. Pihaknya lalu merombak draft tersebut setelah melalui pengecekan.

Baca Juga: Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

"Itu data lama. Kami sudah rombak. Kita sesuaikan dengan harga di pasaran kembali karena ada beberapa item barang yang beda harganya di pasaran," kata Kasmin.

Kasmin pun menolak tudingan yang menyebut pihak Dinsos menaikkan harga. Sebab, pengusulan harga barang bukan dari pihaknya, melainkan rekanan yang memenangkan tender pengadaan sembako saat itu yakni PT Rifat Sejahtera.

"Pihak ketiga yang kemas dan hitung. Itu makanya harganya sedikit mahal. Tapi saya rasa selisih harga 12 persen di kondisi seperti itu adalah hal yang wajar," bebernya.

Berdasarkan kabar yang beredar, kasus tersebut sempat ditangani oleh Kejaksaan Sulselrabar. Tak hanya Pemprov, mark up bantuan Covid-19 untuk Kota Makassar juga sedang dalam proses penyelidikan Polda Sulsel.

Kabid Humas Polda Sulsel Ibrahim Tompo menuturkan, sejauh ini, pihaknya telah memeriksa sekitar 70 orang lebih saksi. Salah satunya adalah Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir.

Sementara, Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun menilai, korupsi bantuan Covid-19 di Sulsel sangat terang-terangan terjadi. Paket dianggarkan, tak sesuai dengan yang diterima masyarakat.

"Itu kan tinggal lihat selisih saja untuk menghitung besaran mark up berapa. Data yang kami dapatkan, anggaran satu paket itu nilainya Rp600 ribu, tapi yang dibagikan ke masyarakat hanya sekitar Rp100 ribuan," terangnya.

 

Baca Juga: Kecewa dengan Menteri Sosial, Jokowi: Itu Uang Rakyat, Apa Lagi Bansos!

 Selain itu, ia juga menilai penyaluran bantuan tidak tepat sasaran. Sebab, banyak warga terdampak pandemi justru tidak merasakan bantuan pemerintah.

Untuk diketahui, harga sembako yang disalurkan pemerintah kepada warga lebih tinggi dari harga pasar. Pemprov menyalurkan bantuan pada bulan April, saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemprov Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan pangan yang disalurkan untuk 24 kabupaten kota senilai Rp16,3 miliar. Dari anggaran tersebut, Pemprov membantu 120 ribu Kepala Keluarga (KK).

Ada 10 jenis bantuan yang diberikan, mulai dari beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, teh, dan kopi. Pemprov menganggarkan telur Rp55.300 per rak. Sementara, HET telur di pasaran Rp42.000 ribu per rak. Harga ini diketahui di aplikasi Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) milik Pemprov Sulsel.

Ada pula minyak goreng yang dianggarkan Rp21.900 per liter, gula pasir dengan harga Rp27 ribu per kilonya. Padahal HET gula pasir di pasaran saat itu Rp18.000, walau sempat mengalami kenaikan pada bulan yang sama.

Pemprov juga diketahui menganggarkan kemasan Rp42 juta untuk 7.000 pcs. Satu pcs dihargai Rp6.000. Begitupun pada penyaluran bantuan yang dianggarkan Rp1,18 miliar.