Banjarmasin, Sonora.ID – Penulisan surat undangan dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada pejabat daerah dinilai kurang tepat, bahkan terkesan keliru. Terutama dari penulisan susunan atau daftar undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Kritik tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK kepada Smart FM, Minggu (13/12) sore.
Ia menuturkan, sebagai Ketua DPRD Provinsi, dirinya seringkali mendapat surat undangan dari SOPD di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk hadir dalam sebuah kegiatan, namun urutannya tidak sesuai dengan jenjang kelembagaan.
Baca Juga: Bangkitkan Pariwisata, Pemprov Kalsel Luncurkan Calendar of Event 2021
Contohnya seperti undangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan (Kesbangpol) untuk menghadiri Pelatihan Bela Negara bagi Resimen Mahasiswa se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru yang terjadwal besok, (14/12) pagi, dari 20 tamu yang diundang hadir, jabatannya selaku Ketua DPRD Provinsi justru berada di urutan ke-19, yakni di bawah organisasi kepemudaan.
Padahal dirinya merupakan perwakilan dari lembaga legislatif, yang berdasarkan tata cara penulisan seharusnya diletakkan berbarengan dengan unsur eksekutif, dalam hal ini Gubernur.
“Hal ini yang saya rasa perlu dibenahi oleh SKPD terkait,” tuturnya sambil menunjukkan surat dan lampiran undangan yang diterimanya.
Supian menilai, seharusnya pihak SKPD yang membuat undangan harus benar-benar mengetahui kedudukan atau posisi antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Namun dari undangan tersebut menurutnya tidak terlihat, karena seringkali yang diterimanya justru berada di urutan bawah.
“Ini sama saja dengan pelecehan lembaga, untuk apa saya datang? Saya juga telah meminta anggota yang lain tidak datang,” tambahnya lagi sembari menegaskan tidak akan hadir dalam kegiatan yang tertera dalam undangan, meskipun sifatnya penting, agar SKPD yang mengundang lebih memerhatikan kaidah penulisan undangan yang benar.
Politikus senior Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa harusnya dilakukan pembenahan yang serius, mengingat Ia juga tak 1-2 kali mengkritisi undangan yang diterimanya. Namun sudah beberapa kali disampaikan dan terulang, hingga akhirnya dirinya memutuskan untuk membuka masalah tersebut kepada media agar menjadi perhatian bagi SKPD lainnya.
Bahkan tak hanya dalam surat undangan, Ia pun beberapa kali menemukan kehadiran pimpinan maupun perwakilan DPRD Provinsi yang hadir dalam sejumlah kegiatan tidak disebutkan oleh pihak protokoler penyelenggara.
“Kadang justru Gubernur yang dalam sambutannya menyebutkan kehadiran pimpinan DPRD Kalsel, sedangkan protokol acaranya tidak,” sambung Supian.
Dirinya juga menegaskan bahwa kritik tersebut bukan berdasarkan penilaian subjektif, namun sebagai masukan agar ke depan tidak terulang lagi dan ada peningkatan dari segi penyampaian surat dari SOPD kepada lembaga atau tokoh-tokoh yang diundang dalam kegiatan.