Banjarmasin, Sonora.ID - Perihal sanksi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 56 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin pada pertengahan November lalu masih samar.

Walaupun sebenarnya, surat teguran keras telah diberikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan kala itu.

Saat ini, kasus itu rupanya masih bergulir di Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai (MPPHDP) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Hamli Kursani.

Baca Juga: Sanksi Tegas bagi Warga Tak Disiplin Prokes, Satgas Covid-19: Pilkada Serentak Bergantung pada Kita Semua

"Kami masih menunggu laporan dari MPPHDP terkait sanksi yang bersangkutan," ucap Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin kepada Smart FM, di lobi Balai Kota, Rabu (16/12) pagi.

Menurut Ibnu, kejadian itu terjadi ketika dirinya sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, untuk mengikuti masa kampanye Pilkada serentak 2020.

Namun sekarang, dirinya telah kembali dari cuti panjang, sehingga akan menanyakan lagi kepada MPPHDP sudah sejauh mana pembahasannya.

"Kalau berupa teguran keras. Ya dibuatkan saja surat teguran keras untuk tidak diulangi lagi," ungkapnya.

Meskipun sebenarnya menurut Ibnu, kejadian itu belum tentu terkait disiplin kepegawaian, karena hanya meneruskan surat teguran dari Plt Gubernur yang memberi teguran keras atau sanksi.

Baca Juga: APK Ditemukan di Masa Tenang, Paslon Dihadang Sanksi Administratif

Disinggung kapan target sanksi ini bisa diberikan kepada yang bersangkutan, dirinya pun kembali menyatakan masih menunggu laporan dari Sekda selaku MPPHDP.

"Ya kita ikuti saja prosesnya. Dan kita masih menunggu hasil laporanya," pungkasnya.

Seperti diketahui, aksi joget pegawai Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin saat HKN ke-56 pertengahan November lalu sempat viral di sosial media karena mengindahkan protokol kesehatan.

Baca Juga: Petahana Unggul di Lima Kecamatan, KPU Banjarmasin Buka Masa Sanggah

Sejumlah pegawai berjoget dan terlihat tidak menjaga jarak. Padahal seharusnya Dinas Kesehatan menjadi contoh dalam penerapan prokes di segala kegiatan.

Kendati Kepala Dinas Kesehatan, Machli Riyadi telah menyampaikan permintaan maafnya, dan menganggap bahwa kejadian hanya spontanitas dari tenaga kesehatan yang jenuh berbulan-bulan menangani CoVID-19.

TERKINI

SMPN 207 Jakarta Peringati Hari Guru, Kesejahteraan Dan Bidang Keilmuan Jadi Harapan

25 November 2024 21:25 WIB

Siswa Asal Indonesia Sukses Juarai JA SparktheDream Social Challenge Asia Pasifik

25 November 2024 21:22 WIB

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 125 Kurikulum Merdeka Worksheet 2.24

25 November 2024 21:10 WIB

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, RSUD dr Rubini Mempawah Kaji Tiru Program PKRS dan Implementasi SIMRS RSUD SSMA

25 November 2024 20:11 WIB