Sonora.ID - Saat ini masyarakat Indonesia sedang menantikan kesiapan vaksin Covid-19 yang sudah mendarat di Tanah Air dan dalam persiapan untuk didistribusikan kepada masyarakat.

Menunggu surat edar dari BPOM, segala persiapan distribusi pun sedang dirancang oleh pemerintahan, termasuk dengan sistem, dan data di dalamnya.

Namun, ternyata ditemukan salah satu masalah dalam pendistribusian tersebut, yaitu persoalan data kependudukan yang masih mengganjal.

Baca Juga: Daftar Negara yang Gratiskan Vaksin Covid-19, Mulai India hingga AS

Hal ini disampaikan dan diakui langsung oleh Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman dalam acara Sapa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengakui bahwa pemerintah saat ini dihadapkan dengan masalah data untuk mendistribusikan vaksin yang sudah dinantikan masyarakat tersebut.

“Kita memang berhadapan dengan problem data. Ini akan terus diperbaiki, karena vaksin kan juga akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut.

Baca Juga: Data Tak Terekam, Separuh Warga Binaan Lapas Banjarbaru Gagal Nyoblos

Pihaknya juga menjelaskan, hubungan antara data dan vaksin tersebut, salah satunya adalah soal usia yang akan divaksinasi.

Sejauh ini, kebijakannya adalah vaksin diberikan kepada masyarakat dalam rentang usia 18-59 tahun, namun kriteria ini masih akan disempurnakan untuk seluruh masyarakat.

Pemetaan demografi menjadi penting untuk dilakukan sebelum vaksin ini diberikan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh epidemolog.

Baca Juga: Rumah Sakit Buka PO dan Pendaftaran Vaksin Covid-19, Wakil Ketua DPR: Tunggu Arahan!

Data seperti usia dan banyaknya wanita hamil menjadi penting, pasalnya, epidemolog asal Griffith University menegaskan bahwa tidak bisa satu vaksin untuk semua umur, harus ada diversifikasi vaksin.

Di sisi lain, pihaknya juga memastikan bahwa vaksin yang diterima masyarakat akan mendapatkan cap BPOM dan label Halal oleh MUI.

“Ini sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pak Jokowi menegaskan ini bukan soal biaya, tapi untuk investasi ke depan, keamanan, dan keselamatan sesuai janji Presiden,” ungkapnya menambahkan.

Baca Juga: Rumah Sakit Buka PO dan Pendaftaran Vaksin Covid-19, Wakil Ketua DPR: Tunggu Arahan!

Sebelumnya diketahui bahwa, persoalan data dalam konteks yang berbeda, memang beberapa kali terlihat dalam perbedaan data Covid-19 oleh pemerintah daerah dan pusat.

Hal ini kemudian menyebabkan angka yang besar pada pertambahan pasien Covid-19 per harinya, padahal data daerah tidak mencatatkan angka sebesar pihak pusat.

Baca Juga: Pemkot Makassar Menyatakan Siap Gelar Simulasi Vaksin Covid-19