Komisi Nasional Disabilitas (KND) harus bekerja sejalan dengan pemerintah dalam implementasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention of The Right of Person With Disabilities/CRPD).

 

KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

 

KND merupakan wujud dari upaya implementasi dan pemantauan nasional terhadap CRPD.

 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI yang juga Ketua Panitia Seleksi Terbuka Komisioner KND, Harry Hikmat menjelaskan bahwa dengan meratifikasi CRPD, Indonesia menetapkan lembaga penanggung jawab yang disebutkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020.

 

"KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak  Penyandang Disabilitas," ucap Harry dalam konferensi pers "Seleksi Terbuka Calon Komisioner KND" yang digelar Kementerian Sosial sebagai lembaga penanggung jawab (Focal Point) secara virtual, Senin (21/12/2020).

 

 

Harry mengungkapkan bahwa panitia seleksi Calon Komisioner KND periode 2021-2026 berharap bisa berasal dari kalangan penyandang disabilitas maupun non disabilitas, baik dari praktisi, akademisi, profesional, maupun masyarakat.