Banjarmasin, Sonora.ID – Unggulnya perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1, Sahbirin Noor dan Muhidin atau BirinMu, dalam gelaran Pilgub 2020 diklaim sebagai kemenangan rakyat.

Terlebih suara yang diraih mencapai 851.822 atau 50,24 persen dari rivalnya, pasangan nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi Darjat atau H2D yang meraih 843.695 suara berdasarkan rekapitulasi yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Puar Junaidi, dalam jumpa pers yang digelar, Selasa (29/30/2020) sore di Banjarmasin.

Baca Juga: Kapolda Kalsel: Natal Aman & Kondusif, Protokol Kesehatan Diterapkan

Ia menilai bahwa raihan suara yang menghasilkan kemenangan bagi pasangan calon BirinMu yang mereka usung bersama beberapa partai lainnya, merupakan pilihan rakyat yang dinilai merasa puas dengan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Sahbirin Noor di periode sebelumnya.

“Ini menandakan masyarakat masih menginginkan kepemimpinan Paman Birin (sapaan akrab Sahbirin Noor, red.), terbukti dari hasil suara dimenangkan beliau,” tuturnya.

Contohnya Kalimantan Selatan dijadikan sebagai salah satu daerah yang dipilih untuk jadi percontohan dalam penerapan prinsip Good Governance dan juga raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi dari KPU Provinsi dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya merupakan hak dari yang bersangkutan dan diberikan peluang oleh Undang-Undang yang ada.

“Yang jelas kita sebagai partai pengusung menyiapkan untuk membantu KPU dalam penyelesaian kalau dibutuhkan tenaga hukum untuk pendampingan, kami siap untuk itu,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Supian HK menilai bahwa sengketa selisih suara yang digugat oleh H2D ke MK tak boleh lagi menyeret masalah yang menyangkut waktu kampanye.

Seperti penyalahgunaan kewenangan petahana maupun hal-hal lainnya yang sempat diajukan gugatan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu RI.

Baca Juga: Jelang Belajar Tatap Muka di Banjarmasin, Guru Akan Swab Sebelum Mengajar

“Empat kali gugatan yang diajukan pada waktu kampanye itu kan sudah ditolak oleh Bawaslu, tidak perlu lagi membawa bakul-bakul yang dijadikan bukti karena bukan ranahnya MK,” ucapnya tegas.

Supian berharap sengketa tersebut tak jadi kesempatan untuk mencari-cari kesalahan pasangan calon nomor urut satu, bahkan menggiring opini yang tidak jelas dan membingungkan masyarakat.

Cara tersebut dinilai politikus senior Partai Golkar itu sebagai langkah yang keliru, mengingat objek gugatan bukan lagi soal kampanye, namun harus fokus pada substansi hasil penghitungan yang memang menjadi ranah MK.

Ia juga sengaja datang ke MK untuk melihat perkembangan sekaligus mencari informasi soal substansi gugatan yang diajukan dan akan disidangkan nantinya.

“Janganlah menggiring opini masyarakat yang tidak jelas,” pungkas Supian.