Banjarmasin, Sonora.ID – Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada tahun depan juga akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahkan hal tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan untuk menguatkan penerapannya di daerah.

Dituturkan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, aturan tersebut diterapkan di seluruh daerah tanpa terkecuali.

Baca Juga: FPI Dibubarkan, Kesbangpol Makassar: Izin Kegiatan Belum Pernah Diberikan

“Iya, pasti akan diterapkan karena semua harus menerapkan tahun depan,” tuturnya kepada awak media, Kamis (31/12).

Perpres yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2020 itu, di antaranya mengatur tentang besaran uang perjalanan dinas bagi anggota legislatif dan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Komponen uang saku perjalanan dinas dalam negeri yang biasanya sebesar Rp 2,4 juta per orang/hari, berkurang jadi Rp 550 ribu per orang/hari untuk Kalimantan Selatan.

Baca Juga: Jadi Zona Merah Covid-19, Warga Gowa Dilarang Rayakan Tahun Baru

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Jaini memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada besaran uang saku perjalanan dinas, tidak akan berdampak pada penurunan kinerja anggota legislatif.

Mengingat, penyesuaian pada besaran uang saku perjalanan bagi para anggota DPRD Kalimanrtan Selatan tak menyebabkan pengurangan volume tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.

Sebagai contoh, untuk kegiatan studi komparasi atau konsultasi ke luar daerah dalam proses pembentukan rancangan peraturan daerah, tetap berlangsung seperti biasa sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh panitia khusus (pansus).

“Selama ini tidak ada pengurangan volume, memang ada pengurangan tarif sesuai Perpres yang berlaku. Kalau dari aspek pendapatan atau take home pay yang mereka dapatkan pasti berpengaruh, tapi kalau aspek pembahasan tidak berpengaruh,” tuturnya.

Apalagi menurut Jaini, setiap anggota legislatif diamanahi oleh fraksi dan partainya masing-masing untuk menjalankan tiga fungsi utama dewan, yang harus dilakukan optimal.

Yakni fungsi anggaran, pengawasan jalannya pemerintahan dan juga produksi produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).

“Pembuatan Perda kan juga merupakan salah satu ukuran kinerja DPRD,” pungkasnya.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Serahkan 50 Unit Huntap Kepada Pengungsi Banjir Masamba