Makassar, Sonora.ID - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan jika dibutuhkan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir yang dilakukan secara sinergis.

Hal itu disampaikan saat mengunjungi progres pengerjaan pengerukan di Sungai Balangturungan yang berada di Kecamatan Bhiringkanaya, Kota Makassar, baru-baru ini.

Di lokasi itu, dirinya melihat langsung ekskavator amfibi yang diturunkan untuk melakukan pengerukan sedimen dan tanaman eceng gondok.

Baca Juga: Kaji Kondisi Sungail, Pemprov Sulsel Bakal Libatkan Perguruan Tinggi

Langkah ini pun bisa menjadi alternatif untuk antisipasi banjir. Mengingat Kota Makassar menjadi salah satu yang menjadi ancaman banjir dalam kondisi musim penghujan ini.

Hal itu atas kerja bersama antara Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ) bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Muhammad Hasbi selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II,Satker OP SDA Pompengan Jebeberang menyampaikan, progres pekerjaan sudah 50% dengan memasuki masa pelaksanaan sudah 1 minggu.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Sebut Sedimentasi Tambang Ancaman Cekdam Bili-bili

"InsyaAllah, dengan pengerukan ini maka dampak banjir akan berkurang. Dan kegiatan ini sangat direspon positif oleh masyarakat," katanya.

Pengerukan ini, kata Hasbi, bahwa membuka saluran Sungai Balangturungan dari jembatan Daya sampai Jembatan Pasar Niaga Daya. Dengan panjang 346 meter dan lebar 35 meter.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ) yang menurunkan langsung tim gerak cepat.

Baca Juga: Pengerukan Alur Kanal Sungai di Danau Panggang Sudah Rampung 50 Persen

"Terima kasih kepada BBWS-PJ atas gerak cepatnya untuk membuka saluran sungai Balangturungan. Masalah (banjir) ini perlu ditangani dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Khususnya di Kota Makassar, kata Andi Sudirman, dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota untuk memperbaiki sistem drainase untuk jauh lebih baik.

Baca Juga: DPRD HSU Konsultasi Pembentukan Raperda Kepemudaan ke DPRD Kalsel