Sonora.ID - Sebuah negara bagian di India yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Rabu (30/12/2020) mengesahkan undang-undang yang menghapus sekolah-sekolah Islam yang dikelola negara, dengan mengatakan mereka menyediakan pendidikan di bawah standar.

Melansir Reuters, politisi oposisi mengkritik langkah tersebut dan mengatakan itu mencerminkan sikap anti-Muslim pemerintah di negara mayoritas Hindu.

Menteri Pendidikan Negara bagian Himanta Biswa Sarma mengatakan lebih dari 700 sekolah agama yang didanai pemerintah, yang dikenal sebagai madrasah, di timur laut Assam akan ditutup pada April.

Baca Juga: Kamala Harris Banjir Dukungan dan Doa dari Desa Leluhur di India

“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata Sarma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi.

Dalam pidatonya di hadapan politisi lokal di hari yang sama, Sarma memposisikan hukum sebagai langkah untuk memberdayakan umat Islam. Dia mengatakan itu akan memastikan "hak atas pendidikan yang sama untuk semua anak dan memudahkan jalan ke pendidikan tinggi."

Madrasah menyediakan sistem pendidikan di mana siswa diajarkan tentang Alquran dan sejarah Islam bersama dengan mata pelajaran umum seperti matematika dan sains.

Lebih lanjut dirinya menilai pendidikan yang disediakan di sekolah islam kurang memberikan output yang maksimal untuk negara.

"Pemerintah akan mengubah mereka menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk "dunia duniawi dan kepedulian duniawi", katanya.

Menurut ketua Dewan Pendidikan Madrasah Assam, Imran Hussain, sekitar 700 sekolah akan terkena dampak.

Baca Juga: 8 Fakta Negara-Negara di Dunia, Negara India Jadi Negara Terkotor

"Jika orang tua mengirim anak-anak mereka ke madrasah hanya untuk studi teologis, mereka mungkin mendapat masalah," kata Hussain.

“Tapi saya percaya pada pendidikan yang baik, dan jika (siswa) diberikan pendidikan umum, itu akan bagus. Itu tidak meremehkan komunitas (Muslim). Ini bukan kebijakan yang ditujukan untuk melawan Muslim.

"Saya berharap dengan undang-undang baru ini, (pemerintah) meningkatkan infrastruktur di madrasah."

Diskriminasi agama di Assam menjadi topik perdebatan tahun lalu ketika hampir 2 juta orang di negara bagian 33 juta tidak dimasukkan dalam Daftar Warga Nasional (NRC) negara itu.