Sonora.ID - Sebuah negara bagian India yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi telah mengesahkan undang-undang untuk mengubah semua sekolah Islam menjadi lembaga pendidikan reguler.

Dalam laporan Reuters, Menteri Pendidikan negara bagian, Himanta Biswa Sarma mengatakan setiap sekolah Islam yang dikelola pemerintah di Assam, yang secara lokal dikenal sebagai madrasah, akan diubah pada bulan April 2021 mendatang.

Dalam pidatonya di hadapan politisi lokal di hari yang sama, Sarma memposisikan hukum sebagai langkah untuk memberdayakan umat Islam. Dia mengatakan itu akan memastikan "hak atas pendidikan yang sama untuk semua anak dan memudahkan jalan ke pendidikan tinggi".

Baca Juga: Daftar Negara yang Gratiskan Vaksin Covid-19, Mulai India hingga AS

“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” kata Sarma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi seperti dilansir dari Reuters, Rabu (6/1/2021).

Madrasah menyediakan sistem pendidikan di mana siswa diajarkan tentang Alquran dan sejarah Islam bersama dengan mata pelajaran umum seperti matematika dan sains.
Menurut sensus pemerintah 2011, Muslim membentuk 34,22% dari total populasi Assam.

Lebih lanjut dirinya menilai pendidikan yang disediakan di sekolah islam kurang memberikan output yang maksimal untuk negara.

"Pemerintah akan mengubah mereka menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk "dunia duniawi dan kepedulian duniawi", katanya.

Sementara itu, Politisi oposisi dari Partai Kongres India dan Front Demokratik Bersatu Seluruh India melakukan pemogokan selama pembahasan RUU tersebut.

"Jika orang tua mengirim anak-anak mereka ke madrasah hanya untuk studi teologis, mereka mungkin mendapat masalah," kata Hussain.

Baca Juga: Kamala Harris Banjir Dukungan dan Doa dari Desa Leluhur di India

“Tapi saya percaya pada pendidikan yang baik, dan jika (siswa) diberikan pendidikan umum, itu akan bagus. Itu tidak meremehkan komunitas (Muslim). Ini bukan kebijakan yang ditujukan untuk melawan Muslim.

"Saya berharap dengan undang-undang baru ini, (pemerintah) meningkatkan infrastruktur di madrasah."

Diskriminasi agama di Assam menjadi topik perdebatan tahun lalu ketika hampir 2 juta orang di negara bagian 33 juta tidak dimasukkan dalam Daftar Warga Nasional (NRC) negara itu.

Pendukung registri berpendapat NRC akan menyaring imigran ilegal Bangladesh. Tetapi para kritikus mengecam langkah tersebut, dengan menyatakan itu adalah upaya BJP untuk menargetkan populasi Muslim di negara bagian itu yang telah ada di sana selama beberapa generasi, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan dokumentasi yang diperlukan.