Makassar, Sonora.ID - Memasuki 2021,proyek keretan api trans sulawesi belum menunjukkan progres signifikan. Hingga kini, proyek strategis nasional tersebut masih berkutat dengan persoalan pembebasan lahan.
Hal itu diakui Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kereta Api Makassar - Parepare yang digelar virtual. Rapat tersebut dipimpin langsung Plt Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G L Kalake.
Hayat mengatakan, Kereta Api Makassar - Parepare merupakan proyek strategis karena dapat mendorong pemulihan ekonomi. Sayangnya, pergerakan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyelesaikan pembayaran lahan dinilai lambat.
Baca Juga: Baru 13 Hari Masa Angkutan Nataru, Penumpang KA Jarak Jauh di DAOP 2 Sudah 85 Persen
Akibatnya, proses pembebesan lahan terhenti pada Oktober 2020. Padahal, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menarget lahan kereta api rampung dalam dua bulan.
"Jika kita menganggap bahwa ini adalah suatu hal terintegratif yang kuat, semestinya waktu di Bulan (Oktober) lalu tidak terhenti," terangnya.
Olehnya itu, ia mengajak seluruh stakeholder terkait untuk melakukan percepatan. Menurutnya, hal itu bisa terwujud jika instrumen-instrumen penting tersebut mengambil langkah tajam.
"Pemprov Sulsel memang dalam supporting sistem untuk daerah, karena yang mengenali daerah itu, pemerintah kabupaten/kota. Tapi, kalau kabupaten kota ini akselerasinya lambat, maka akan mempengaruhi akselerasi di provinsi,"imbuh Hayat.
Sebelumnya diberitakan,proyek Kereta Api Trans Makassar-Parepare yang melintasi Kabupaten Pangkep dan Maros ditargetkan rampung 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Jumardi beberapa waktu lalu. Dia mengharapkan secara keseluruhan Proyek Kereta Api Trans Makassar-Parepare dapat beroperasi 2022.
Baca Juga: PT KAI Berlakukan Syarat Rapid Antigen Untuk Kereta Api Jarak Jauh