"Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan m pemerintah pusat via SMS. Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pusat agar Pemerintah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak," ucapnya.
"Karena datanya ada di pemerintah pusat, siapa yang tidak datang, kami tidak tahu. Karena kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan pertolongan apakah karena tidak ada transportasi atau tidak diberi tahu. Ini yang akan dibenahi sebelum manajemen vaksinasi kepada masyarakat umum di tahap selanjutnya," tambahnya.
Ridwan Kamil pun menegaskan, vaksinasi merupakan opsi paling memungkinkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity demi menghentikan pandemi global COVID-19 di Tanah Air.
Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan: Vaksin Covid-19 Aman & Halal, Mari Kita Sukseskan Bersama
"Untuk mencapai kekebalan masyarakat ada tiga pintu. Pertama, vaksinasi sehingga bisa imun. Kedua, mohon maaf yang terpapar, setelahnya kebal (menjadi imun). Ketiga, diam di rumah, tidak ke mana-mana, sampai kekebalan masyarakat hadir. Pilihan ketiga repot secara sosial, maka pilih pintu pertama divaksin agar bisa berkegiatan seperti biasa," ujarnya.
Selain membahas vaksinasi, Gubernur juga menjelaskan terkait perkembangan COVID-19 di Jabar. Ia melaporkan, per 17 Januari 2021, tingkat keterisian tempat tidur atau ruang isolasi (Bed Occupancy Rate/BOR) dari 308 rumah sakit rujukan COVID-19 se-Jabar mengalami penurunan.
"Tingkat keterisian ruang isolasi kita bisa turun 5 persen (dari minggu lalu). Tadinya (per 10 Januari 2021) adalah 77,87 persen sekarang (per 17 Januari 2021) di angka 72,45 persen. Mudah-mudahan seterusnya bisa berkurang," kata Kang Emil.
Baca Juga: RSHS Bandung Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Hingga 400 Orang Perhari