Sonora.ID - Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjadi perbincangan diberbagai kalangan usai dirinya melakukan mendonasikan plasma konvalesen.
Banyak yang menyayangkan atas sikap yang diambil Airlangga Hartarto, lantaran dianggap tak lagi transparan ke publik.
Seperti yang diketahui, bahwa hanya para penyitas covid-19 yang diperbolehkan untuk melakukan donor plasma darah. Sementara hingga saat ini Airlangga tidak pernah membuat pernyataan ke muka publik bahwa dirinya pernah terinfeksi covid-19.
Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman, menyayangkan tindakan 'senyap' yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto saat terpapar Covid-19.
Baca Juga: Banjir Bandang Melanda Puncak, 474 Orang Berhasil Dievakuasi
"Sangat disayangkan ya. Kan sebelumnya sudah ada yang terbuka. Menteri lain misalnya. Beberapa yang menyatakan terpapar," kata Dicky seperti dikutip dari Kompas.com, Senin.
Diketahui, pada hari ini, Senin (18/1/2021) Airlangga mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal menurut Dicky hingga saat ini banyak pejabat yang terpapar covid-19 namun tetap transparan dan menginformasikan kepada publik.
Dicky mengambil contoh para pejabat atau menteri yang sempat terpapar Covid-19 dan diumumkan melalui media massa.
Bahkan, sebut dia Presiden Joko Widodo pun pernah menginformasikan langsung siapa para menterinya yang terpapar Covid-19.
"Bahkan pak Presiden sendiri memberi contoh. Pak Jokowi memberi contoh ketika itu, dia berkata, saya ketemu menteri dan dia positif. Kan begitu. Pak Presiden sendiri memberi contoh yang baik. Nah ini harus dicontoh oleh para menterinya," ucap Dicky.
Ia kembali mengingatkan kepada pemerintah soal keterbukaan termasuk soal siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19.
"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.
Dalam hal ini Epidemiolog kembali menegaskan itidak hanya para pejabat atau tokoh publik nasional saja yang harus menjaga keterbukaan soal Covid-19. Para tokoh pejabat daerah pun harus melakukan hal serupa, kata dia.
"Oleh karena itu apabila memang terpapar, sangat penting untuk terbuka itu bukan hanya karena dia pejabat publik untuk memberi contoh. Tapi sebagai pejabat publik yaitu bertemu banyak orang, ditemui banyak orang," ucap dia.
Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.
Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.
"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.
Baca Juga: Ramalan Cuaca Besok: 20 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat dengan Petir