Sonora.ID – Pemerintah kini sedang merancang regulasi vaksin mandiri yang sifatnya berbayar.

Diketahui, regulasi vaksin mandiri ini akan mengatur pembelian vaksin oleh industri untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis.

"Dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden, Kamis, (21/1/2021) dilansir dari Tribunnews.com.

Baca Juga: Presiden Jokowi Kaji Masukan Pengusaha untuk Vaksin Mandiri

Airlangga mengatakan salah satuyang sedang dibahas adalah sumber atau merk vaksin mandiri. Vaksin tersebut harus berbeda dengan vaksin yang gratis.

"Jadi ada beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis," ujarnya.

Seperti yang sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah banyak mendapat pertanyaan dari para pengusaha mengenai kemungkinan dilakukannya vaksinasi mandiri.

Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Bantah Isu Adanya Chip dalam Vaksin Corona

Menurutnya, pemerintah akan segera memutuskan mengenai vaksinasi mandiri di Indonesia.

"Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin Mandiri, ini yang baru kita akan putuskan," kata Presiden dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis, (21/1/2021).

Pemerintah mempertimbangkan vaksinasi mandiri karena pemberian vaksin harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga seluruh masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin.

Baca Juga: Menag Yaqut Cholil Minta Jemaah Haji 2021 Masuk Prioritas Mendapatkan Vaksin Covid-19

"Apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak," katanya.

Namun, menurut presiden, vaksinasi mandiri ini harus dikelola dan direncanakan dengan baik, misalnya mempertimbangkan merk dan tempat vaksin yang berbeda.

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," pungkasnya.

Baca Juga: Data Nakes Penerima Vaksin Dihimpun Melalui Aplikasi Kemenkes