Makassar, Sonora.ID - Pakar Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan menyarankan Pj Wali Kota Makassar bersikap menanggapi lambannya penertiban gudang dalam kota.

Dia memandang persoalan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan dan mengawal aturan yang telah dibuat.

"Ini harus menjadi atensi khusus Pj Walikota untuk betul mencermati. Ini sudah ada aturan pemkot terkait larangan gudang dalam kota, itu sudah jelas," kata Lukman melalui telepon seluler, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Sempat Gagal, Nurdin Abdullah Kini Berhasil Disuntik Vaksin Sinovac

Lukman juga menilai persoalan tersebut berpotensi menurunkan citra. Jika tidak disikapi secara serius, berdampak pada kredibilitas pimpinan dalam pandangan publik.

"Jangan sampai kemudian ada kongkalikong antara OPD terkait dengan kelompok pengusaha tertentu yang justru menjadi citra negatif pemkot di mata publik atau masyarakat," tambahnya.

Dia menambahkan instansi yang berwenang harus turun melakukan pengawasan dan monitoring secara masif.

Jika diabaikan, dampaknya akan semakin banyak oknum pengusaha yang menjadikan tempat tinggal sebagai gudang.

"Jangan sampai semakin banyak oknum-oknum pengusaha yang menjadikan tempat tinggal mereka berfungsi sebagai gudang barang karena ini salah satu biang keladi kemacetan di kota makassar," ucapnya.

Keberadaan gudang dalam kota dianggap berbahaya bagi pengendara lalu lintas. Karena membuat banyak kendaraan dengan ukuran besar masuk dalam ruas jalan kota. Sehingga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan.

"Beberapa ruas jalan utama itukan banyak nya truk yang bongkar simpan barang. Ini patut dicurigai area tempat penyimpanan gudang barang," ujar Lukman.

Lukman juga menyarankan OPD yang bertugas melakukan penindakan tidak tebang pilih. Sebaiknya mengedepankan profesionalitas dalam bekerja.

Baca Juga: Tinjau Banjir Susulan di Makassar, Wali Kota Ungkap Syukur Tidak Parah

"Karena ini ada perwali nya harusnya satpol PP tegas. Ini yang saya kita harus di cermati PJ Walikota, sehingga tidak menimbulkan efek kecemburuan antar kelompok pengusaha ini,"

"Jangan sampai ada kelompok pengusaha yang sudah taat terhadap aturan, menjadi tidak taat karena ada oknum pengusaha yang tidak mendapatkan sanksi dengan pelanggaran yang dilakukan," tambahnya.

Pakar juga melakukan kritik terhadap lemahnya koordinasi antar OPD pemkot Makassar. Solusinya bisa dengan evaluasi kinerja.

"Saya kira OPD terkait harus membangun sinergitas dan pola komunitas, sehingga aturan dari pemkot itu secara tegas, konsisten di lapangan," tutupnya.