Makassar, Sonora.ID - Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyoroti kinerja bawahannya.

Menyusul dianggap lebih mementingkan kegiatan diluar pemerintahan usai bertemu Wali Kota terpilih, Dany Pomanto. Tindakan itu dianggap dapat menggangu pelayanan publik.

"Saya sebagai penjabat wali kota yang sekarang, tidak ingin pemerintahan itu terganggu oleh kegiatan di luar pemerintahan,"

"Kenapa? Karena kegiatan pelayanan masyarakat tidak boleh menurun, apalagi kalau terhenti hanya karena kegiatan yang di luar kegiatan resmi pemerintahan," kata Rudy saat ditemui, Kamis (28/1/2021).

Baca Juga: Pemprov Sulsel Segera Terapkan Merit System, Lelang Jabatan Ditiadakan

Dia mempertanyakan alasan bawahannya itu mengabaikan tugas yang ada di instansinya masing-masing.

Tindakan evaluasi terhadap oknum pejabat itu akan dilakukan. Dinilai menyalahgunakan kewenangan dan bekerja di luar tupoksinya.

"Kita tidak berbicara bisa datang atau tidak, tapi ASN harus tahu diri. Posisinya itu datang sebagai apa?

"Kalau itu sudah mengganggu pelayanan pemerintahan, itu yang tidak boleh dan kita akan lakukan evaluasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy merasa tidak perlu bertemu dengan tim transisi yang dibentuk Wali Kota terpilih Danny Pomanto.

Rudy merasa pertemuan dengan tim transisi tidak penting bagi dirinya. Saat ini ia hanya fokus bekerja jelang masa jabatannya sebagai Penjabat sementara (Pj) segera berakhir.

"Kalau saya sih, hematnya, bukan ada atau tidak, tapi perlu atau tidaknya pertemuan itu. 
Kalau saya sih, tidak ada urgensi yah, karena toh ini kan sudah ditetapkan, kewajiban saya, apa yang saya jalan sudah pada batas akhir," ungkap Rudy.

Yang penting, kata Rudy adalah tim transisi tersebut melakukan ulasan terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Apa yang sejalan dengan program Danny kedepan. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah ada.

Baca Juga: Suntik Vaksin Covid-19 Kedua, Pj Wali Kota Makassar: Tidak Ada Dampak Apapun

"Yang penting poinnya itu adalah sebenarnya mereka mempersiapkan kalau sudah masuk apa yang mau dibikin, nah ini kan APBD sudah ada, kemudian jadi sudah siap rumusannya. Jadi kalau dia masuk sudah lalukan review, itu yang penting," jelas Rudy.

Kalaupun nanti ada program yang tidak sejalan dengan visi misi Danny Pomanto, mereka bisa melakukan perubahan di APBD-P. 

"Jadi tidak perlu lagi ada diskusi. Adapun nanti dia masuk untuk melakukan perubahan kalau melihat itu kurang mendukung dari sisi apa yang dia bayangkan. Di mana saluran penyalurannya ada di APBD-P nanti,"katanya.

"Saya kira itu yang penting, review, supaya nanti APBD-P sudah punya bahan. Yang baik mau lanjutkan silahkan, yang dianggap tidak baik adalah kewenangan. Ada memang jalurnya," lanjutnya.

Sebelumnya, paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto-Fatmawati Rusdi membentuk tim transisi, yang akan mengevaluasi sejumlah kebijakan Pj Wali Kota Makassar. 

Tim ini juga bertujuan merumuskan langkah-langkah kongkrit yang sesuai dengan visi-misi dan program strategis Danny-Fatma, dengan melibatkan sejumlah tokoh berpengalaman: mantan Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf, Guru Besar Tata Negara Unhas Prof Aminuddin Ilmar, tokoh koalisi keumatan Ustaz Iqbal Djalil, dan ahli tata ruang Dr Naidah Naing. Saat ini Danny masih mencari figur tokoh berlatar belakang kepakaran di bidang pendidikan. 

Baca Juga: Warga Makassar yang Sudah Divaksin Diberi Kartu Aman Covid-19

Menurut Danny, sebelum pelantikan tim transisi akan berdiskusi membedah visi-misi dan program strategis paslon Danny-Fatma, lalu merumuskan dan mentransformasikannya ke SKPD terkait. 

"Misalnya revolusi pendidikan semua harus sekolah, leadernya Diknas, tim ini yang menentukan, kapasitasnya seperti apa, kepala dinas, kriteria bidangnya seperti apa, setelah pelantikan tim mengevaluasi semua SKPD, tuntutan dan proses lelangnya," ujar Danny, usai pertemuan dengan tim transisi, belum lama ini.