Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/02/03/videocapture_20210203-154038jpg-20210203024139.jpg)
Makassar, Sonora.ID - DPRD menyampaikan kritik atas kinerja pemerintah Kota Makassar. Sikap abai birokrasi membuat dana hibah pariwisata belum cair.
"Ada rasa kurang empati dari birokrasi. Mereka masa bodoh, jadi kalau tidak cair kan bukan dia yang terima," kata ketua B DPRD Makassar, William Lauren.
Politisi PDIP itu menyarankan agar masalah ini dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali.
"Kita juga prihatin dan kecewa karena dana hibah yang sudah ada di depan mata tidak bisa dicairkan karena persoalan administrasi," ujarnya usai menerima aspirasi PHRI Sulsel di kantornya, Jl AP Petterani, Rabu (3/2/2021).
Baca Juga: Permintaan Maaf Pj Wali Kota Makassar terkait Belum Cairnya Dana Hibah Pariwisata
William menjelaskan anggaran bantuan sebesar Rp 48,8 miliar itu berasal dari kementrian pariwisata. Sebagai stimulus industri perhotelan agar bisa bangkit di tengah pandemi Covid 19.
Dana itu telah cair dan ada di kas daerah pada Desember lalu. Namun Pemkot Makassar lamban dalam proses administrasi sehingga bantuan itu ditarik kembali.
"Ini jadi catatan merah dispar, semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi," katanya.
Ditempat yang sama, Wakil ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile menyayangkan belum cairnya dana tersebut.
Pihaknya memandang ada persoalan teknis dan administrasi menjadi kendala sehingga dana tersebut tak kunjung cair.
Baca Juga: Desak Pencairan Dana Hibah, PHRI Sulsel Ancam Mogok Bayar Pajak
:quality(50)/photo/2024/12/23/maxresdefault-14jpg-20241223083814.jpg)
:quality(50)/photo/2024/12/23/ramalan-zodiak-besok-24-desember-20241223091715.jpg)
:quality(50)/photo/2023/12/14/free-photo-of-mobil-jalan-badai-20231214105144.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/12/23/cuplikan-layar-2024-12-23-075940-20241223080002.jpg)