Sonora.ID - Pekan ini, masyarakat Indonesia dibanjiri dengan kabar atau berita kudeta, salah satunya adalah yang dikabarkan terjadi di dalam Partai Demokrat.
Hal ini menjadi besar saat Ketua Umum partai tersebut, Agus Harimurti Yodhoyono menyatakan bahwa beberapa pihak di sekitar Istana lah yang terlibat dalam kudeta tersebut.
Bahkan AHY pun telah mengirimkan surat untuk Presiden Joko Widodo, yang kemudian dibenarkan telah diterima oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Baca Juga: Pelajaran Agar Kader Demokrat Jaga Ucapan, Marzuki Alie: Saya Lakukan Langkah Hukum
Pihaknya menyatakan bahwa surat tersebut ditujukan langsung kepada presiden terkait dengan isu kudeta Partai Demokrat.
Meski demikian, menurut Pratikno, pihak Presiden Jokowi atau istana tidak perlu membalas atau menjawab surat tersebut.
“Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu perihal dinamika internal partai,” ungkapnya menjelaskan.
Baca Juga: Demokrat Ungkap Cara Moeldoko Ambil Alih Partai dari AHY
Terkait isu kudeta ini, pihak Istana menyatakan bahwa hal tersebut adalah perihal rumah tangga internal partai tersebut yang semuanya sudah diatur dalam AD-ART.
Bahkan hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Staf Presiden, Moeldoko sebelumnya.
Pihak yang sempat digadang-gadang terlibat dalam kudeta ini menyebutkan bahwa, Luhut Binsar Pandjaitan pun pernah didatangi oleh pihak yang sama terkait masalah ini.
Baca Juga: AHY Sebut Ada Orang Dekat Jokowi yang Ingin Kudeta Partai Demokrat
“Dinamika dalam sebuah parpol itu biasa. LBP juga pernah cerita sama saya, pernah didatangi mereka, case yang sama. Tapi enggak ribut begini,” jelas Moeldoko seperti dikutip dari Kompas.TV.
Masalah internal partai ini menjadi besar karena menyeret nama-nama besar di politik Indonesia, bahkan Moeldoko pun sempat dituding akan maju sebagai calon presiden 2024 mendatang.
“Dibilang mau jadi Presiden lagi, yang enggak-enggak saja. Kerjaan gue setumpuk, ngurusi yang enggak-enggak saja,” tegas Moeldoko.
Baca Juga: Isu Demokrat Akan Dikudeta, Jokowi Diminta Segera Beri Klarifikasi