Banjarmasin, Sonora.ID – Banjir yang melanda hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan tak hanya berdampak pada terhentinya aktivitas masyarakat yang sebagian besar harus mengungsi.

Namun juga berimbas pada sektor pertanian yang terpuruk karena banjir merendam lahan-lahan pertanian warga.

Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan, yang terancam gagal panen karena lumpur menutupi area persawahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan hadir dalam mengatasi masalah yang dihadapi para petani.

Baca Juga: Didatangi Anies, Warga Cipinang Melayu Senang Rumahnya Tak Banjir Setelah 25 Tahun

“Bukan berarti pemerintah provinsi tidak benar-benar hadir di masyarakat, akan tetapi yang dimaksud adalah perannya diharapkan lebih kuat lagi. Apalagi kita tengah menghadapi dampak dari dua bencana, yakni pandemi CoVID-19 dan banjir terbesar yang pernah dialami masyarakat Kalimantan Selatan,” ungkap Firman Yusi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Politikus PKS yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan V (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong) ini mengungkapkan jika warga setempat mengharapkan adanya dukungan pemberdayaan masyarakat dan pemuda desa.

Menurutnya, hingga saat ini, kontribusi APBD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendapatan desa masih nihil.

Baca Juga: Viral Warga Minta Bantuan Beras Saat Banjir Pekalongan, Petugas Malah Karaoke

Sehingga jika bantuan itu dapat terwujud, tentu akan sangat membantu percepatan pemulihan ekonomi yang terpuruk karena dua bencana yang dihadapi.

Firman menuturkan, banjir yang melanda selama dua pekan itu mengancam ketahanan pangan di Kalimantan Selatan karena tak sedikit lahan pertanian yang terendam dan gagal panen.

“Ini memerlukan penanganan segera, sebab lahan yang telah tertimbun lumpur memerlukan perlakuan khusus agar dapat digunakan kembali untuk pertanian,” tambahnya.

Selain itu, normalisasi sungai dan saluran air di lumbung-lumbung pangan diharapkan mendapatkan dukungan hingga mampu dilakukan percepatan.

Termasuk evaluasi dan penanganan drainase di jalan-jalan milik pemerintah provinsi.

Petani juga berharap ada perlindungan terhadap produk pertanian lokal, petani sulit bertahan dengan serbuan produk dari luar Kalimantan Selatan.

“Mereka berharap ada usaha-usaha menjamin ketersediaan bibit berkualitas, baik padi maupun hortikultura, juga kemudahan memperoleh pupuk dan tata niaga yang berpihak pada petani lokal untuk menjamin kesejahteraan mereka,” pungkasnya.

Baca Juga: Belajar Dari Banjir, Pembangunan di Banjarmasin Timur Diatur Sesuai Standar