Banjarmasin, Sonora.ID – Pengawasan ketat terhadap penyaluran LPG bersubsidi dan tegasnya penindakan terhadap penyimpangan dalam proses distribusi, diyakini menjadi solusi bagi kelangkaan barang tersebut di pasaran.

Terutama untuk LPG 3 kilogram bersubsidi yang saat ini mengalami kelangkaan di tengah melambungnya harga jualnya di tingkat eceran.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Hormansyah berharap pemerintah dan instansi terkait dapat membenahi mekanisme penyaluran LPG kepada masyarakat, agar masalah tersebut tidak terus terulang.

Baca Juga: Sosialisasi Safety LPG Bagi Masyarakat di Kelurahan 26 Ilir  

Terlebih, permasalahan kelangkaan LPG bersubsidi dan naiknya harga jual sudah sering terjadi dan menjadi polemik berkepanjangan.

“Pengawalan atau pengawasan minimal mulai dari agen sampai pangkalan,” tuturnya, Kamis (18/02) pagi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan V (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong) itu menduga ada ketidakberesan dan perlunya penelurusan dalam penanganan masalah kelangkaan.

Bahkan dirinya juga mendukung dilakukannya penyisiran atau sweeping oleh pihak terkait untuk menertibkan penyaluran atau penggunaan LPG 3 kilogram bersubsidi yang tidak seharusnya.

“Guna penertiban dan meminimalkan permasalahan penyaluran dan penggunaan LPG tabung isi 3 kilogram, kita dukung rencana sweeping,” tambahnya lagi.

Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi atau tabung melon di Kalimantan Selatan sudah berlangsung sejak beberapa pekan terakhir, atau pasca banjir yang melanda di bulan lalu.

Baca Juga: Banjir Melanda, Harga Elpiji 3 Kg Melambung. Operasi Pasar Hanya Jatahi 10 Tabung Per-RT

Tabung melon yang seharusnya dijual di harga Rp17.500 per tabung sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), melonjak hingga di kisaran Rp35.000-45.000 per tabung.

Bahkan di beberapa wilayah, warga mengeluhkan harganya yang sempat menembus Rp 60.000 per tabung.