Resmi Dilantik, 17 Bupati dan Wali Kota di Jatim Harus Kerja Cepat, Tepat, dan Detail

27 Februari 2021 08:45 WIB

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji berfoto sebelum meninggalkan Gedung Negara Grahadi usai pelantikan, Jumat (26/02/2021). ( )

Surabaya, Sonora.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/02/2021).

Pelantikan saat masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara hybrid dengan menerapkan SOP Protokol Kesehatan yang ketat.

Selain digelar secara offline dengan sangat terbatas juga bisa disaksikan secara live streaming. Dalam pelaksanaannya, pelantikan dibagi menjadi tiga tahap dalam hari yang sama.

Seperti diketahui, dari hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu ada 19 kab/kota, namun dalam pelantikan ini hanya 17 kab/kota, hal ini dikarenakan Kabupaten Pacitan dan Tuban pelantikannya akan dilaksanakan menyusul pada tanggal 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.

Pelantikan sesi pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Trenggalek H. Mochamad. Nur Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Syah M. Natanegara, S.H, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H dan Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I, serta Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M dan Wakil Bupati Situbondo Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.

Kemudian Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, S.Pd., M.Si., serta Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita., S.H.

Sesi kedua yakni pukul 13.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., Walikota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf dan Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si, serta Bupati Jember Ir. Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman.

Kemudian Bupati Malang H. M. Sanusi, M.M. dan Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H., Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.pd dan Wakil Walikota Blitar Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM, serta Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, Msi. dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc.M.hum.

Akhirnya, tiba giliran pada pelantikan sesi ketiga dilaksanakan pukul 16.00 WIB untuk lima pasangan Kepala Daerah. Diantaranya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Wakil Walikota Surabaya Ir. H. Armuji, M.H., Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H dan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, S.T.

Termasuk Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E. dan Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd, Bupati Lamongan Dr. Yuhronur Efendi, MBA. dan Wakil Bupati Lamongan Drs. KH. Abdul Roub, M.Ag, dan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor, S.IP. dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi., S.H.

Pelantikan tersebut juga berlangsung istimewa, karena pada sesi ketiga, juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta Istri, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni.

Prosesi pelantikan pada ketiga sesi diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pengambilan Sumpah Jabatan, penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pakta Integritas.

Selanjutnya dilakukan pemasangan Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan yang diikuti pemberian Petikan Surat Keputusan Mendagri, serta pembacaan kata-kata Pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta kepada para Kepala Daerah yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tepat dan detail. Tidak hanya itu, seperti tagline di Pemprov Jatim yakni CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), para Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan lublik yang cepat, sebagai bagian yang penting.

“Ada hal yang harus kita lakukan yakni bersinergi dan kolaborasi. Apabila para Kepala Daerah membutuhkan specific knowledge atau specific skill, kita bisa melakukan diskusi-diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan. Apalagi saat ini masih pada posisi PPKM mikro artinya kecepatan kerja diharapkan bisa dilakukan dengan baik berseiring dengan pengendalian covid-19. Bahwa Covid-19 di Jatim memang sudah melandai tapi belum berhenti penyebarannya,” ungkap Khofifah.

Selain itu, Khofifah berpesan kepada para Bupati/Walikota dan wakilnya untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisasi pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Tahun 2021, untuk segera dirampungkan.

“Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60, 82 PDRB Jawa Timur di Tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Ditambah dana desa ini berkaitan juga dengan posko PPKM Mikro di desa-desa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan begitu akan memberikan multiplier effect, sehingga akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah,” jelasnya.

Menurut orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, penyelenggaraan Pilkada 9 Desember 2020 lalu sekaligus membuktikan kepada semua pihak, bahwa kekhawatiran terjadinya kluster baru pilkada tidak terjadi. Bahkan berdasarkan data Desk Pilkada Jawa Timur, angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 lalu mencapai 67,68 persen meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sebesar 66,92 persen.

“Itu artinya bapak ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, usai pelantikan para Bupati/Walikota ini akan segera menyampaikan visi misinya kepada DPRD Kab/Kota. Untuk itu dirinya meminta agar RPJMD kab/kota dapat segera disahkan serta seiring dan selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN pusat.

“Proses pelantikan ini akan mengantarkan awal dari perjalanan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu harapannya disegerakan penyusunan RPJMD, RKPD di masing-masing daerah,” kata Khofifah.

Bahwa dalam RPJMN yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), lanjutnya, terdapat reformasi Sistem Kesehatan Nasional. RKP ini juga telah dijabarkan dalam RKPD Provinsi dan RKPD kab/kota. Untuk itu Khofifah meminta agar RPJMD kab/kota berseiring dengan perubahan RKP pusat dan RKPD tingkat provinsi.

“Dengan demikian ada penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kab/kota, supaya persambungan program ini bisa memberikan efek yang signifikan lagi,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Khofifah kembali mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” katanya.

Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, lanjutnya, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.

“Untuk itu saya berpesan kepada Ketua TP PKK baik provinsi maupun kab/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita,” tegasnya.

Ditambahkannya, sektor UMKM menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM Jatim sebesar 56,94 persen dalam PDRB Jatim Tahun 2019. Untuk itu, Khofifah meminta para Kepala Daerah untuk memaksimalkan peran UMKM dan menyiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM.

“Ditambah saat ini Bank Indonesia perwakilan Jatim juga sedang menyiapkan dan memfinalisasi Rumah Kurasi. Keberadaan Rumah Kurasi ini menjadi penting untuk menyiapkan standardisasi dari produk-produk UMKM yang siap diekspor ke luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sedang menyiapkan pilot project berupa Export Center bagi pelaku UMKM, artinya ada market yang hari ini terbuka cukup luas bagi masyarakat Jatim,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Provinsi Jatim mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menjalankan Perpres No. 80 Tahun 2019. Perpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Hal ini perlu diikuti sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk melaksanakan.

“Perpres ini isinya adalah percepatan pembangunan ekonomi di Jatim. Sebagian besar memang berada di Kawasan Gerbangkertsusila. Surabaya menjadi episentrum, kemudian Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Karena itu Ring 1 di Jatim ini akan mendapatkan tugas cukup besar dan luas pada Perpres No. 80 Tahun 2019,” jelas Khofifah.

Ditambahkan, Rapat Koordinasi dan desk terkait Perpres No. 80 Tahun 2019 juga telah dilakukan dengan Tim dari Kemenko Perekonomian. Namun hal ini juga membutuhkan koordinasi kembali dengan Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota-Wakil Wali Kota yang baru saja dilantik.

“Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Dan surroundingnya Lamongan, Mojokerto, Pasuruan ini akan menjadi titik-titik strategis karena industrial estate berada di dalamnya. Ada keputusan bahwa JIIPE Gresik sudah akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Sidoarjo, akan ada Kawasan Industri Halal yang berbasis IKM pertama di Indonesia,” tambahnya.

Di akhir, Khofifah meminta agar tercipta harmonisasi hubungan antara para kepala daerah dengan DPRD kab/kota-nya. Sehingga dalam proses pembangunan daerah tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik. Termasuk menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan kebangsaan dan saling menghormati satu dengan yang lain.

“Selamat melaksanakan tugas kepada seluruh Bupati - Wali Kota dan Wakil Bupati-Wakil Wali Kota. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam upaya memaksimalkan dedikasi, pengabdian dan tentu kami berharap sinergi kabupaten dan provinsi akan tetap terbangun dengan baik. Sinergi dan kolaborasi ini yang akan menjadi kekuatan kita,” pungkasnya.