Sonora.ID - Ditandatangani sebulan yang lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres tersebut terkandung mengenai izin investasi minuman beralkohol yang kemudian menjadi sorotan banyak pihak.

Diketahui sebelumnya bahwa PA 212 pun mengancam ingin demo besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak mencabut aturan atau kebijakan tersebut.

Baca Juga: Ternyata Ini Sosok yang Rayu Jokowi untuk Buka Investasi Miras

Mendapat kritik dan saran dari banyak pihak, Jokowi akhirnya mencabut Perpres tersebut.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menekankan pencabutan ini sebagai bukti bahwa pemerintah tidak alergi dengan kritik dan saran.

Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah2 trtentu maka Pemerintah mencabutnya. Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 3, 2021

Baca Juga: Tolak Perpres Investasi Miras, PA 212 Ancam akan Demo Besar-besaran

“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran,” ungkapnya.

Mahfud MD menyebutkan bahwa kritik dan saran banyak pihak akan dipertimbangkan oleh pemerintah asalkan rasional.

“Asal rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah akamodoatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintah,” sambungnya masih dalam tweet di akun Twitternya tersebut.

Baca Juga: Turun Tangan, SBY: yang Dilakukan Moeldoko di Luar Pengetahuan Presiden

Bahkan dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga memberikan contoh lain yang menunjukkan bahwa pemerintah masih terus mendengarkan kritik masyarakat.

“Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada kritik, harusnya gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua,” jelasnya menambahkan.

Sebagai negara demokratis, kritik dari rakyat untuk pemerintah memang menjadi hal yang wajar untuk disampaikan demi kenyamanan bersama.

Baca Juga: Dilema Kritik Pemerintah malah Dipolisikan, Mahfud MD: Tidak Ditindak juga RIbut