"Instruksi Mendagri yang kita terima sebelumnya kan sampai tanggal 25 Maret. Tapi lanjut atau tidak itu hanya legalitas saja. Intinya prokes akan tetap kita perketat. Karena dampak CoVID-19 ini luar biasa dan kita rasakan bersama," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Pakar CoVID-19 dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin menekanan, Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan kasus kasus. Hal ini ditunjukkan oleh kejadian ledakan kasus CoVID-19 Januari dan Februari ini.

Kondisi ini menyatakan bahwa sangat penting upaya pengendalian mobilitas untuk memutus mata rantai penularan virus. Tidak hanya dengan penerapan protokol kesehatan.

Jika tidak dapat menerapkan penguncian karena bukan rencana pemerintah pusat, maka harus dicari strategi cerdas dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan masyarakat untuk menurunkan mobilitas penduduk.

"Seperti aturan WFH sebanyak 75% harus betul-betul diimplementasikan. Jangan membuka sekolah saat pandemi belum terkendali, berlakukan aturan larangan makan di rumah makan / warung (hanya take away saja). Siapkan digitalisasi pasar tradisional untuk mengurangi tingkat kepadatan yang tinggi," pungkasnya.

Baca Juga: Breaking News: B117, Varian Baru CoVID-19 Disebut Telah Masuk Kalsel

TERKINI

Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 135, 136, 137 Kurikulum Merdeka

22 November 2024 14:20 WIB

40 Ucapan Hari Guru Nasional 2024 untuk Wali Kelas, Paling Menyentuh Hati

22 November 2024 14:00 WIB

Sinopsis 'Werewolves' Ketika Supermoon Merubah Manusia jadi Serigala

22 November 2024 13:55 WIB

3 Arti Mimpi Naik Kapal Laut yang Konon Menandakan Perbaikan Hidup

22 November 2024 13:40 WIB