Makassar, Sonora.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah Kota Makassar mempercepat sertifikasi dan pengamanan aset yang dimiliki untuk menghindari potensi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

"Tahun lalu tidak ada satu pun sertifikat aset pemkot yang keluar, satu pun. Makanya saya bilang 2021 harus ada sertifikat yang keluar. Dan harus ada targetnya, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Kita akan pantau. Karena pengamanan alas hak secara legal itu penting,” kata Ketua Korsupgah KPK Sulsel, Niken Ariati, Rabu (17/3/2021).

Dia menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi membahas pencegahan korupsi sektor konstruksi di Balaikota dan dihadiri secara langsung Wali Kota Makassar.

Baca Juga: KPK Geledah Enam Lokasi Selama Tiga Hari, Temukan Dokumen dan Uang Tunai

Lebih lanjut, Niken mendukung penuh langkah Danny Pomanto yang ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari indikasi korupsi.

“Ini kan pak Danny masih baru 20 hari menjabat. Saya harap semangat anti korupsinya tetap jalan, melaksanakan secara detail. Itu sebagai bahan kita juga agar kita tetap bisa pantau, termasuk masalah aset yang sekarang lagi ditangani,”jelasnya.

Sementara, Wali Kota meminta pengawalan Korsupgah KPK untuk mewujudkan pelayanan publik bersih dari indikasi korupsi.

“Saya rindu bertemu dengan korsupgah, karena Kami dalam mengembang tugas ini tentunya seperti sebelumnya dalam lima tahun yang lalu kami bisa menjalankan tugas dengan selamat,” kata Danny.

Baca Juga: Tingkatkan Upaya Pencegahan Korupsi dan Whistleblowing System, Angkasa Pura I dan KPK Sepakat Jalin Kerja Sama

TERKINI

Dispora Kaltim Soroti Tantangan Pendidikan Generasi Muda di Era Digital

22 November 2024 16:10 WIB

Dispora Kaltim Genjot Kegiatan Pemuda untuk Meningkatkan IPP

22 November 2024 16:05 WIB

4 Contoh Amanat Pembina Upacara Hari Guru Nasional 2024, Sangat Inspiratif

22 November 2024 16:00 WIB

Hari Guru Nasional 2024 Memasuki Peringatan ke Berapa? Simak!

22 November 2024 16:00 WIB