Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil secara virtual menyatakan, pandemi Covid-19 memaksa semua pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, harus berdaptasi dengan teknologi atau digital. 

 

Menurut Gubernur, dalam pemulihan ekonomi, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, harus dilakukan. 

 

"Kami sudah membuat cetak biru yang disebut Jabar Digital Province. Terdiri dari reformasi digital pemerintahan, kemudian berinovasi dengan menghadirkan pemerintahan dinamis, membuat konsep smart city di level kabupaten/kota," kata Gubernur. 

 

Gubernur menambahkan, percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.

 

 

Artinya, tidak hanya fokus di pemerintahan, tetapi juga masyarakat. Selain melalui inovasi, pengembangan digitalisasi ekonomi pun harus diperkuat secara bersama-sama dalam bentuk kolaborasi serta sinergi antarlembaga, dan semua pemangku kebijakan. 

 

Sedangkan Kepala OJK Kantor Regional 2 Jabar, Indarto Budiwitono menyampaikan, industri jasa keuangan di Jabar siap mendukung implementasi ETPD di seluruh wilayah Jabar.

 

Hal itu terlihat dari kanal pembayaran yang digunakan dalam proses ETPD. Mulai dari Mobile Banking, Internet Banking, ATM, SP2D Online, sampai Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

 

Diketahui, Pemprov Jabar akan segera membentuk TP2DD melalui Keputusan Gubernur dengan struktur organisasi utama adalah Pemprov Jabar didukung Bank Indonesia, OJK, dan Bank BJB. Pembentukan ini diharapkan dapat diikuti pemerintah kabupaten/kota.

 

Tugas strategis TP2DD antara lain menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD, memastikan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, usaha kecil sampai besar, dan konsumen. Baik di saat pandemi maupun setelah pandemi usai.