Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto menyinggung transparansi saat menanggapi kekayaan Kepala Bapenda Makassar yang naik drastis.

Dianggap tidak wajar seiring total kekayaan yang dimiliki mencapai Rp 56 milyar pada tahun 2019. Naik Rp 48 milyar hanya dalam setahun.

Seperti dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekayaan lain yang dimiliki dalam bentuk aset berupa 24 bidang lahan di Kota Makassar dan Jakarta. Selain itu, belasan mobil mewah berbagai jenis.

Baca Juga: Kualitas Pendidikan Menurun, Wali Kota Makassar Ingin Rombak Guru dan Kepsek

"Kita tidak boleh seudzon (berprasangka buruk) sama orang tapi kita tidak boleh juga membiarkan hal ini," kata Danny saat ditemui, Senin (5/4/2021).

Danny mempersilahkan instansi pengawasan yang berkepentingan melakukan investigasi. Hal itu, kata dia, agar menjadi contoh bagi pejabat yang lain.

"Saya ini wali kota, mestinya saya yang paling banyak penghasilanku, dan sebelumnya ada memangmi uangku," sebutnya.

Dia memandang tidak ada pegawai pemerintahan yang bisa kaya mendadak. Hal itu hal yang tidak mungkin.

Baca Juga: Minim Pengaduan, Ombudsman Sebut Layanan Publik BPOM Makassar Sudah Baik

"Wali kota saja tidak mungkin kaya mendadak. Saya 5 tahun jadi wali kota, ada perubahan di situ? Mobilku saja berkurang," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan menegaskan seluruh jumlah harta yang terdata dan di laporkan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semuanya bisa dipertanggungjawabkan.

"LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,”ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pejabat lain bisa mengikuti langkahnya tersebut, utamanya pejabat dilingkup Pemkot Makassar.