Pihaknya juga tidak menginginkan adanya kebingungan maupun salah tafsir dalam mengimplementasikan TR Kapolri tersebut.

"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Polri Nyatakan Telegram untuk Internal

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan surat telegram tersebut ditunjukkan untuk media humas di kepolisian bukan untuk media mainstream.

Rusdi juga menjelaskan jika telegram tersebut ditujukan untuk Kapolda dan secara khusus untuk Kabid Humas Polda.

Baca Juga: Wapres Resmikan Pasar dan Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Pariaman, Sumbar

TERKINI

Link Nonton Drama Korea When The Phone Rings dan Jadwal Tayangnya

22 November 2024 17:39 WIB

Prakiraan Cuaca Besok, 23 November 2024 di Jabodetabek, Cek di Sini!

22 November 2024 17:30 WIB

3 Gaya Hidup Minimalis yang Bisa Diterapkan Pada Era Modern Ini

22 November 2024 17:27 WIB

40 Twibbon Hari Guru Nasional 2024, Cocok Diposting ke Media Sosial!

22 November 2024 17:05 WIB