Pihaknya juga tidak menginginkan adanya kebingungan maupun salah tafsir dalam mengimplementasikan TR Kapolri tersebut.

"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir. Terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya.

Peraturan itu dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012.

Polri Nyatakan Telegram untuk Internal

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan surat telegram tersebut ditunjukkan untuk media humas di kepolisian bukan untuk media mainstream.

Rusdi juga menjelaskan jika telegram tersebut ditujukan untuk Kapolda dan secara khusus untuk Kabid Humas Polda.

Baca Juga: Wapres Resmikan Pasar dan Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Pariaman, Sumbar

TERKINI

40 Twibbon Hari Guru Nasional 2024, Cocok Diposting ke Media Sosial!

22 November 2024 17:05 WIB

Ramalan Shio Besok, 23 November 2024: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

22 November 2024 17:05 WIB

Resep Sup Pangsit Kuah Bening, Nikmat dan Bikin Napsu Makan Nambah

22 November 2024 17:00 WIB

Resep Cireng Crispy, Dijamin Renyah Bikin Gak Bisa Berhenti Ngunyah!

22 November 2024 17:00 WIB